Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Advokasi Urban Poor Consortium (UPC), Gugun Muhammad alias Guntoro, mengatakan pelibatan warga dalam perbaikan kampung lewat program community action plan (CAP) milik Pemerintah Provinsi DKI sangat minim.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Menurut dia, ada kendala terkait dengan kemampuan konsultan memfasilitasi warga untuk menggali ide-ide penataan.
“Kendala itu muncul karena pekerjaan CAP dilakukan oleh konsultan dengan latar belakang teknis, seperti planner dan arsitek,” kata Gugun lewat pesan pendek, pada Kamis, 6 September 2018.
Minimnya pelibatan warga, menurut Gugun, terjadi di 15 kampung yang ada dalam jaringan UPC. Adapun kampung-kampung tersebut adalah Kampung Muka, Krapu, Tongkol, Lodan, Akuarium, Marlina, Elektro, Gedong Pompa, Tembok Bolong, Blok Empang, Kerang Ijo, Kali Apuran, Rawa Barat, Rawa Timur, serta Kampung Kunir.
“Dalam proses perencanaan, yang dibutuhkan adalah fasilitator yang memiliki kemampuan memandu diskusi warga,” ujar Gugun.
Gugun juga mengatakan beda target antara idealnya metode CAP dan kerja konsultan menjadi kendala tersendiri. Idealnya, kata dia, CAP mengharuskan adanya partisipasi penuh dari warga.
Namun hal tersebut tidak masuk ke kerangka acuan kerja (KAK) yang ditandatangani oleh konsultan dengan Suku Dinas Perumahan Provinsi Jakarta.
“Sehingga konsultan orientasinya hanya pada hasil fisik seperti detail engineering design (DED) tanpa mengutamakan proses yang partisipatif,” tuturnya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan ada kesalahan dalam pelaksanaan program pembenahan kampung, khususnya di Bukit Duri.
Ia menilai, Jakarta Konsultindo, selaku konsultan pemenang lelang, tidak menjalankan tugas dengan benar. “Konsultannya lebih banyak ngobrol sama Sudin daripada sama warga," ucap Anies Baswedan di Ancol hari ini.
Dia mengatakan telah menggelar rapat evaluasi dengan instansi terkait untuk penanganan kampung Bukit Duri yang tergusur sejak era Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama itu. Namun Anies tak mau membeberkan hasil evaluasi tersebut.
Sebelumnya, Ketua Komunitas Ciliwung Merdeka Sandyawan Sumardi mengatakan program CAP tidak sesuai dengan harapan.
"Ternyata isinya kebanyakan hanya beautifikasi, tidak ada substansi untuk mempersiapkan pembangunan kampung susun itu," kata Sandyawan ketika menjelaskan program perbaikan kampung pada Rabu lalu.
Foto 
