Data

Impor Sapi Hidup oleh Indonesia

17 Januari 2025 | 10.40 WIB

https://statik.tempo.co/data/2025/01/07/id_1367525/1367525_720.jpg
Perbesar

WAKIL Menteri Pertanian Sudaryono menyebut bahwa pemerintah akan membuka peluang pengadaan impor sapi sebanyak 200 ribu ekor pada tahun ini. Rencana ini merupakan bagian dari target pengadaan tiga juta ekor sapi untuk mendukung kebutuhan susu dalam program makan bergizi gratis (MBG). 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

Menurut Sudaryono, skema pengadaan sapi tersebut bukan termasuk impor sapi oleh pemerintah. Meski program makan bergizi gratis merupakan program pemerintah, tetapi pihak yang berwenang melakukan impor adalah pihak swasta, bukan pemerintah. Dengan kata lain, pihak swasta turut berinvestasi dalam program tersebut.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600

Impor sapi hidup bukanlah hal baru bagi Indonesia. Berdasarkan data situs UN Comtrade, Indonesia tercatat telah mengimpor 5,73 juta ekor sejak 2013 hingga 2023. Maka rata-rata sapi hidup yang diimpor Indonesia setiap tahunnya sepanjang periode tersebut mencapai 500 ribu ekor lebih.

Sebagian besar sapi yang diimpor Indonesia berasal dari negara tetangga, Australia. Pada 2023, UN Comtrade melaporkan bahwa ada 340.666 ekor sapi hidup yang diekspor Australia ke Indonesia.

Untuk diketahui, terdapat dua tipe sapi hidup yang tercatat dalam kode sistem harmonisasi (HS) yang berguna dalam klasifikasi barang yang diperdagangkan secara internasional. Pertama adalah sapi hidup ras murni dengan kode HS 010221, dan kedua adalah sapi hidup indukan dengan kode HS 010229. 

Sebagian besar sapi yang diimpor Indonesia merupakan jenis sapi peranakan. Pada 2023, ada 1.252 ekor sapi ras murni dan 339.459 ekor sapi peranakan yang masuk ke Indonesia dan dilaporkan dalam database UN Comtrade.

Faisal Javier

Faisal Javier

Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum