Atlet Esports Resah Soal Hadiah dan Kontrak Kerja, Ini Kata PB ESI

TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI) berkomitmen untuk senantiasa menjunjung tinggi regulasi yang berlaku dalam memberikan perlindungan kepada seluruh pemangku kepentingan esports.

Kepala Bidang Hukum dan Legalitas PB ESI, Yudistira Adipratama mengatakan regulasi diperlukan PB ESI sebagai induk organisasi esports, tidak hanya sebagai upaya melindungi hak dan kewajiban para atlet esports Indonesia, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain, seperti kontrak kerja, liga dan turnamen, keanggotaan pemain, ketentuan perwasitan, sponsor, anti-doping, dan yang lainnya.

Yudistira yang juga merupakan pengacara untuk industri gim dan entertainment itu menjelaskan bahwa pembuatan regulasi berawal dari adanya keresahan-keresahan yang bermunculan di dunia esports. Beberapa kasus yang pernah terjadi seperti prize pool yang tidak dibayarkan oleh penyelenggara kepada para atlet esports yang memenangkan turnamen, atau kontrak kerja yang tidak masuk akal.

“Saya melihat bahwa esports secara komersial sangat menghasilkan. Tidak hanya sebuah cabang olahraga, tapi juga mulai merambah ke entertainment business,” kata Yudistira dalam Media Talk di Nusa Dua, Bali, Selasa, 6 Desember 2022, yang bertema pentingnya regulasi sebagai payung hukum dan proteksi untuk esports. Regulasi ini, menurutnya, dibuat untuk mengakomodasi isu-isu di bidang esports serta membantu para atlet menangani permasalahannya. 

Sementara itu Rafi Andiansyah, pengacara esports dari K-Case Lawfirm, mengatakan bahwa regulasi ini bukanlah hal yang sama sekali baru, melainkan pengembangan dari regulasi sebelumnya. Peraturan ini telah dikaji dengan matang dan dibuat secara komprehensif dengan melibatkan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), komunitas dan klub esport, serta seluruh stakeholder di bidang esports.