Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi IV DPR menyetujui alokasi anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) tahun anggaran 2025 sebesar Rp 937,17 miliar. Anggaran tersebut turun sebesar 37,44 persen dibanding dengan alokasi anggaran 2024 yang mencapai Rp 1,49 triliun.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenkop UKM Koko Haryono menyatakan penurunan anggaran ini dikarenakan adanya penyesuaian serta antisipasi target prioritas untuk pemerintahan yang akan datang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Terutama program quick wins yang akan dilaksanakan seperti program Makan Bergizi Gratis yang membutuhkan aggaran Rp 71 triliun, Pemeriksaan Kesehatan Gratis Rp 3,2 triliun, Renovasi Sekolah Rp 20 triliun, serta Lumbung Pangan Nasional, Daerah, dan Desa Rp 15 triliun,” ujar Koko saat diwawancara via pesan WhatsApp.
Koko menjelaskan, sebelumnya Kemenkop UKM mengusulkan anggaran sebesar Rp 1,6 triliun kepada Komisi VI, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas) dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI.
Dia tak memungkiri, dengan penurunan anggaran tentu ada potensi alokasi yang berkurang, di antaranya adalah pelaksanaan pendataan lengkap, fasilitasi usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) bagi pelaku usaha.
Meski demikian, Koko memastikan bahwa Kemenkop UKM akan tetap fokus melaksanakan pengembangan koperasi dan UMKM serta terus berinovasi untuk melakukan terobosan-terobosan agar UMKM dapat masuk dalam rantai pasok hilirisasi industri.
“Walaupun mengalami penurunan, kami tetap berusana untuk terus melakukan inovasi dan sinergi seperti yang sudah kami lakukan di tahun 2024 ini sebagai langkah awal dalam memajukan UMKM serta mendukung program prioritas pemerintahan yang akan datang,” tutupnya.
