Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menyoroti anggaran Kementerian Perhubungan yang dipangkas pada RAPBN 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Kemenhub, menurut dia, menjadi institusi yang bertanggung jawab dengan urusan transportasi. “Adanya pemangkasan anggaran akan menambah beban untuk melanjutkan sejumlah program transportasi yang harus dilanjutkan,” kata Djoko dalam keteragan resmi, Jumat, 23 Agustus 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Pada Juni lalu, Kementerian Perhubungan memaparkan pada 2025 memperoleh pagu indikatif Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 24,7 triliun. Turun dari tahun ini yang ditetapkan Rp. 38,6 Triliun. Itu artinya, pagu anggaran berkurang sekitar 36 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Pemangkasan anggaran yang cukup signifikan membuat Djoko pesimistis pada pembangunan transportasi ke depan. Kemenhub, menurut dia, mengalami degradasi karena semua pembangunan telanjur terpusat di Jawa. “Tidak ada transportasi umum (public transport) dan perhatian untuk daerah-daerah, misalnya daerah transmigran dan kawasan tambang. Mereka menghasilkan sesuatu, tetapi daerahnya begitu-begitu saja,” ujarnya.
Dalam sektor transportasi, banyak proyek yang bisa dikerjakan dengan skema kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU). Dengan demikian, anggaran tak hanya mengandalkan anggaran pemerintah, tetapi juga dari pihak swasta yang dapat konsesi. Contohnya jalan tol, swasta bisa mendapat konsesi 40-50 tahun. Demikian juga dengan transportasi jalan rel yang bisa mendapat konsesi hingga di atas 50 tahun. Akan tetapi pemerintah tetap berperan menyediakan lahannya.
Namun menurut Djoko, KPBU hanya menarik untuk proyek-proyek di Jawa. Persoalan penduduk yang masih sedikit di luar Jawa kurang menarik bagi pengembang. Tingkat pengembalian modal ke badan usaha akan lama, hal ini yang masih perlu dukungan pemerintah.
Sejauh ini, ia menilai, arah kebijakan transportasi umum pemimpin selanjutnya belum jelas. Presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka belum pernah membicarakan isu-isu transportasi, walaupun sudah dijanjikan saat kampanye lalu.
“Belum terlihat pembangunan atau pembenahan transportasi umum. Jadi, mereka harus punya menteri yang berkualitas, menteri yang benar-benar punya visi-misi untuk mengembangkan transportasi dengan target-target,” ujar Djoko.
Pilihan Editor: KAI Pasang Alat Deteksi Kepadatan Penumpang di LRT Jabodebek
