Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Bisnis

Anies Baswedan Ingin Naikkan Rasio Pajak hingga Cegah Korupsi Pendapatan

Calon Presiden Anies Baswedan menjelaskan perlu ada perbaikan di dalam sistem penerimaan negara salah satunya perlu dibentuk badan penerimaan negara (BPN).

11 Desember 2023 | 17.15 WIB

Calon presiden Indonesia nomor urut 01, Anies Baswedan (kiri) didampingi moderator Gita Wirjawan saat menyampaikan paparan dalam acara Dialog APINDO Capres 2024 dengan tajuk "Roadmap Perekonomian Indonesia 2024-2029" di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin, 11 Desember 2023. Dialog bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) tersebut digelar untuk memberikan kesempatan kepada Capres menyampaikan gambaran kepada para pengusaha terkait masa depan ekonomi Indonesia. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Perbesar
Calon presiden Indonesia nomor urut 01, Anies Baswedan (kiri) didampingi moderator Gita Wirjawan saat menyampaikan paparan dalam acara Dialog APINDO Capres 2024 dengan tajuk "Roadmap Perekonomian Indonesia 2024-2029" di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin, 11 Desember 2023. Dialog bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) tersebut digelar untuk memberikan kesempatan kepada Capres menyampaikan gambaran kepada para pengusaha terkait masa depan ekonomi Indonesia. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Calon Presiden Anies Baswedan menjelaskan langkahnya untuk meningkatkan rasio pajak —perbandingan penerimaan pajak terhadap PDB nominal suatu negara—jika menjadi presiden. Menurut dia, ruang fiskal Indonesia terbatas, termasuk rasio pajak yang masih di bawah 10 persen.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo

“Adalah perbaikan di dalam sistem penerimaan kami. Ini serius sekali harus dilakukan,” ujar Anies dalam acara Dialog Apindo bersama Capres 2024 di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, pada Senin, 11 Desember 2023.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Salah satu aspek yang paling mudah adalah memperbaiki sisi manajemennya. Sehingga perlu dibentuk badan penerimaan negara (BPN). Selain itu, memperbaiki pratik tata kelola yang buruk di aspek pendapatan. Menurut Anies, saat ini korupsi di aspek pendapatan diabaikan, sementara di aspek pengeluaran selalu dipantau.

Padahal, mantan Gubernur DKI Jakarta itu melihat menyelamatkan uang negara yang sudah terlanjur dikorupsi itu susah. Sementara, menyelamatkan pendapatan negara dari masalah-masalah yang terjadi di bea cukai hingga perpajakan seharusnya dilakukan. “Itu harus dikoreksi dan tidak bisa ditoleransi,” tutur Anies.

Untuk mencegah masalah tersebut, kata dia, bisa mulai memanfaatkan teknologi terbaru dan harus pula memanfaatkan sumber daya manusia yang mengerti di bidangnya.

Data kehilangan pendapatan 

“Jadi negara itu ngobrolnya bukan sesama negara, ngobrolnya dengan tanya nih bahwa private sector sudah pada bikin sistem semua beres, apapun yang kemudian kami bangun modernisasi di situ,” ucap dia. Sehingga, Anies berujar, pemerintah bisa menyelamatkan pendapatan yang hilang. 

Dia juga menuturkan bahwa pemerintah saat ini sudah mendapatkan gambaran data soal kehilangan pendapatan yang angkanya fantastis. Namun, Anies tidak menjelaskan detail berapa besaran angka tersebut dan sumber datanya. Dia hanya menjelaskan bahwa hal itu harus segera dikoreksi dalam jangka pendek.

Kemudian, Anies mengyitir perkataan Gita Wirjawan—moderator dalam acara Dialog Apindo bersama Capres 2024—yang menyebutkan bahwa perluasan basis pajak harus segera dilakukan. Selain itu, langkah untuk meningkatkan rasio pajak adalah mendorong industrialisasi.

“Terutama padat karya supaya pendapatan pemerintah itu didapat bukan dengan mendorong BUMN untuk cari untung,” kata Anies. “Tapi dengan pasar berkembang, pasarnya bayar pajak ke pemerintah, baru pemerintahnya dapat uang lebih banyak.”

Karena, menurut Anies, jika meminta BUMN untuk terus menambahkan keuntungan bisa meningkatkan pendapatan negara, itu adalah kerja yang salah. “Menurut saya swastanya dimudahkan, marketnya growing otomatis pajak akan meningkat. Dan ini yang menurut kami harus didorong ke depan,” ujar Anies.

M. Khory Alfarizi

Alumnus Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Bergabung di Tempo pada 2018 setelah mengikuti Kursus Jurnalis Intensif di Tempo Institute. Meliput berbagai isu, mulai dari teknologi, sains, olahraga, politik hingga ekonomi. Kini fokus pada isu hukum dan kriminalitas.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus