Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN per Oktober 2023 tercatat defisit sebesar Rp 700 miliar atau 0,003 persen dari produk domestik bruto (PDB). Bagaimana pendapat ekonom soal ini?
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Teuku Riefky, mengatakan kondisi fiskal Indonesia masih aman. Bahkan, menurut dia, terlalu aman.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Yang ideal adalah justru kita meningkatkan belanja, meningkatkan penyerapan anggaran, meningkatkan belanja sosial untuk direalisasikan," ucap Riefky, sapaannya, kepada Tempo, Sabtu, 25 November 2023.
Ihwalnya, defisit saat ini masih kecil dibandingkan yang ditargetkan pemerintah, yakni 2,3 persen. Oleh sebab itu, lanjut dia, kuncinya adalah agar anggaran bisa cepat terserap, serta bisa berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
"Jadi, memang di sisa 1 bulan terakhir ini ya kita perlu terus menggenjot belanja pemerintah," tutur Riefky.
Senada, ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf R Manilet, mengatakan sangat wajar apabila APBN per Oktober 2023 defisit. Ini lantaran ada beragam belanja yang didorong untuk direalisasikan pada sisa akhir tahun ini.
"Kalau kita lihat, posisi defisit yang relatif masih kecil atau bahkan berada di bawah target yang dicanangkan pemerintah, sehingga pemerintah masih punya ruang untuk mendorong belanja agar bisa men-support pertumbuhan ekonomi di kuartal ke-4 tahun ini," kata Yusuf pada Tempo, Sabtu.
Dia menuturkan kondisi defisit di Oktober relatif masih kecil. Oleh sebab itu, dia menyebut defisit anggaran di sepanjang 2023 akan berada di bawah prakiraan pemerintah.
Jika melihat dari prakiraan defisit yang berpotensi di bawah pagu sebelumnya, lanjut Yusuf, seharusnya kondisi APBN relatif aman. Artinya, kebutuhan belanja relatif dapat dipenuhi oleh penerimaan negara dan penarikan pembiayaan alias utang yang sesuai rencana atau tidak membutuhkan tambahan penarikan utang.
"Namun, pekerjaan rumah saya kira masih berada pada upaya untuk menurunkan rasio utang pemerintah, setidaknya seperti sebelum terjadinya pandemi," ucap Yusuf.
Foto 
