Bertahan di Tengah Lesunya Permintaan

JAKARTA – Pelaku industri tekstil dalam negeri berharap pemerintah melindungi pasar domestik lantaran lesunya permintaan ekspor. Salah satu caranya adalah membatasi impor tekstil.

Jika impor dibatasi, akan tersedia pasar domestik bagi industri dalam negeri. "Insentif atau bantuan yang saat ini paling diutamakan adalah market. Kalau kita bicara market ekspor, ini kan sulit. Sebab, bukan kita yang bisa atur," ucap Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta, dalam konferensi pers bersama Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), kemarin, 2 November 2022.

Menurut data Badan Pusat Statistik yang dikutip APSyFI, volume impor tekstil dan produk tekstil (TPT) pada periode Januari-Agustus 2022 mencapai 1,5 juta ton atau naik 4,21 persen dari periode yang sama pada tahun lalu sebesar 1,4 juta ton. 

Redma mengatakan, akibat melonjaknya impor TPT, produk dalam negeri harus bersaing dengan produk impor di pasar domestik. Padahal produk dalam negeri seharusnya bisa memanfaatkan pasar domestik sebagai pengalihan dari lesunya ekspor.

Pada Januari-Agustus 2022, nilai ekspor produk TPT tercatat mencapai 1,38 juta ton atau turun 7,98 persen dari periode yang sama pada tahun lalu sebesar 1,5 juta ton. Ekspor tersebut terdiri atas serat, benang, kain, pakaian jadi, dan produk tekstil lainnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah berencana mengalihkan ekspor tekstil ke negara-negara yang selama ini belum banyak disasar oleh eksportir Indonesia, seperti Timur Tengah, Afrika, Asia Tengah, dan Eropa Timur. Namun Redma menilai kondisi ekonomi negara lain pun saat ini sedang sulit sehingga eksportir akan kesulitan jika memaksakan ekspor ke sana.  

Ditambah negara-negara produsen tekstil lainnya, seperti Cina, India, dan Bangladesh, juga tengah menyasar pasar tersebut. Walhasil, persaingan ekspor makin ketat. "Market yang sudah mengecil ini juga jadi rebutan banyak," kata Redma. Jika kondisi ekspor sulit dikendalikan, tutur dia, solusi terbaik adalah mengatur pasar dalam negeri.

Selain memperluas pasar ekspor dan membatasi izin impor, APSyFI dan API mengusulkan pemerintah agar memaksimalkan produk TPT lokal dengan tingkat kandungan dalam negeri untuk pengadaan pemerintah. Pemerintah juga diharapkan mengawasi serta menindak importasi tekstil ilegal. 

Menurut Ketua Umum API, Jemmy Kartiwa Sastraatmadja, lesunya ekspor tekstil diakibatkan gejolak geopolitik antara Rusia dan Ukraina, yang diikuti oleh inflasi di negara-negara Eropa. Kondisi ini, kata dia, bisa jadi lebih buruk ketimbang pada masa pandemi 2020.

"Banyak buyer yang memilih untuk menunda pengirimannya karena stok barang yang masih melimpah. Sementara itu, masyarakat lebih memilih membelanjakan uang mereka untuk kebutuhan primer," katanya.