Strategi Kurangi Emisi demi Hindari Penalti

JAKARTA — PT PLN Indonesia Power berharap bisa menurunkan emisi gas rumah kaca dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara mereka. Tahun ini, perusahaan wajib membayar penalti jika mengeluarkan CO2 berlebih.

Sebanyak 27 unit PLTU Indonesia Power terdaftar dalam program pengurangan emisi sektor kelistrikan. Program tersebut mewajibkan total 99 unit PLTU milik 42 perusahaan mengurangi emisi lewat perdagangan karbon selama 2023-2024.

Pemerintah memulai program ini dengan menentukan batas atas emisi yang boleh dihasilkan setiap pembangkit. Jika emisi pembangkit melebihi batas tersebut, perusahaan yang mengalami defisit emisi harus mengkompensasinya dengan membeli karbon. Pemerintah mengizinkan perdagangan karbon di antara 99 unit PLTU tersebut. Pembangkit yang berhasil menurunkan emisi di bawah ambang batas akan berperan sebagai penjual karbon. Sebab, mereka memiliki surplus emisi.

HSE Head of Division Indonesia Power, Wardiana Yasa, menyatakan perusahaan baru mengantongi persetujuan teknis batas atas emisi pelaku usaha (PTBAE-PU) alias batas atas emisi untuk unit Suralaya. Mereka sedang menanti penetapan batasan emisi untuk pembangkit lainnya. Pada akhir tahun nanti, perusahaan baru bisa mengetahui status pembangkit: surplus ataukah defisit. 

"Dari prognosis kami, ada pembangkit yang surplus dan defisit," kata Wadiana kepada Tempo, kemarin, 23 Februari 2023. Dia berharap akan lebih banyak jumlah pembangkit yang surplus. Dengan begitu, perusahaan bisa mengkompensasi kelebihan emisi dari surplus di pembangkit lainnya.