Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki menceritakan temuannya saat mengunjungi sebuah CV di Makassar, Sulawesi Selatan, yang memproduksi briket. Setiap bulannya, produsen briket ini menerima permintaan untuk ekspor ke luar negeri hingga 10 kontainer.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Tapi cuma bisa penuhi dua," kata Teten dalam kuliah virtual Sekolah Ekspor pada Sabtu, 2 Oktober 2021.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Ternyata, kata dia, produsen tersebut gagal memenuhi permintaan 10 kontainer ini karena tidak bisa membeli bahan baku tambahan. Alasannya karena modalnya kurang. "Bank ga mau biayain," kata Teten.
Teten mengatakan dirinya sekarang sedang mencari solusi atas masalah ini. Sebab, permintaan briket dari luar negeri cukup tinggi. Di sisi lain, bahan bakunya di dalam negeri begitu banyak yaitu dari tempurung kelapa yang dikombinasikan dengan arang bambu atau kayu.
Sebelumnya, Teten telah menyampaikan bahwa saat ini perbankan memang masih enggan menyalurkan kredit ke sektor produksi, terutama yang mau melakukan ekspor. Lantaran, rasio kredit macetnya tinggi akibat belum ada kepastian pasar dan harga.
Tapi di sisi lain, Teten pun sebenarnya mengelola kredit khusus pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang ada di bawah kementerian. Dikutip dari laman resmi kementerian, tahun ini LPDB sudah punya target menyalurkan bantuan hingga Rp 2 triliun, tapi baru ke koperasi dan UMKM, bukan agregator.
Menurut Teten, dana di LPDB ini telah membantu pengusaha di Tasikmalaya, Jawa Barat, yang juga memproduksi briket. Awalnya, kata Teten, produsen ini hanya bisa mengekspor 5 kontainer briket.
Setelah dapat kredit dari LPDB, ekspornya naik jadi 19 kontainer.
Dengan dua kasus ini, Teten pun menyimpulkan ekosistem dan supply-chain atau rantai pasok produk koperasi dan UMKM masih perlu diperbaiki. "Ini belum rapi," kata dia.
Sehingga saat ini, Teten sedang mengusulkan beberapa perubahan kebijakan. Pertama, Teten ingin plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) di perbankan bisa naik sampai Rp 20 miliar, dari saat ini Rp 500 juta.
Kedua, Teten ingin agregator yang mengumpulkan produk milik koperasi dan UMKM bisa ikut dibiayai oleh LPDB. Sebab, masih banyak koperasi dan UMKM yang kesulitan bila harus mengekspor produk mereka sendirian.
