Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, menilai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan membebani APBN. Menurut Esther, meski program lain seperti makan bergizi gratis juga memberatkan, namun dinilai lebih baik. “Kalau diminta memilih Makan siang gratis atau IKN, saya pilih Makan siang gratis,” ujarnya dihubungi Rabu, 10 Juli 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ia menerangkan, setidaknya program usulan Presiden Terpilih, Prabowo Subianto itu bisa mendorong konsumsi masyarakat. Pergerakan konsumsi dinilai bisa mendorong peningkatan nilai produk domestik bruto atau pertumbuhan ekonomi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hasil analisis Tim Big Data Indef menyatakan 78 persen warganet menyatakan IKN membebani APBN. Alasannya, realisasi investasi swasta yang saat ini masih seret. Ia mengatakan janji awal pemerintah, ibu kota baru akan menelan anggaran sekitar Rp 466 triliun dan dari kas negara hanya sekitar 20 persen.
Namun kas negara yang digunakan berpotensi membengkak. Pada bulan lalu, pihak Otorita IKN telah mengajukan tambahan anggaran Rp 29,8 triliun untuk tahun depan. Karena bebani anggaran, pemindahan pusat pemerintahan harus tinjau ulang. Esther ragu pembangunan proyek usulan Presiden Joko Widodo tersebut dapat mendorong Indonesia jadi negara maju.
Ia juga menyoroti pernyataan Jokowi yang akan menunda rencana berkantor di IKN jika infrastruktur tidak rampung. Esther berpendapat, investor kemungkinan enggan menanamkan modal jika pembangunan fasilitas publik di ibu kota baru belum siap.
Pemerintah diminta berhati-hati mengelola anggaran di tengah turunnya penerimaan saat ini. Di tambah ada utang jatuh tempo Rp 800 triliun pada masa transisi pemerintahan 2025 hingga 2027. Anggaran seharusnya dialokasikan untuk program dan proyek yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
Sebelumnya Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memaparkan, selama tiga tahun belakangan alokasi APBN untuk ibu kota negara di Kalimantan Timur sudah mencapai Rp 72,5 triliun. Pada 2024, pemerintah menetapkan porsi APBN untuk IKN sebesar Rp 40 triliun. Ia berharap IKN sudah dapat digunakan untuk upacara peringatan ulang tahun RI 17 Agustus mendatang.
Foto 
