Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan sekitar 40 persen gabah petani masih dijual di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp 6.500 per kilogram. Kondisi ini menjadi salah satu alasan pemerintah menahan penyaluran bantuan pangan beras dan program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). “Kami cek bersama Perum Bulog, harga di lapangan itu masih ada 40 persen di bawah HPP. Artinya apa? Ini harus terangkat,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu, 14 Mei 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Ia menegaskan, jika program bantuan disalurkan saat harga gabah masih rendah, petani bisa mengalami kerugian. Karena itu, penyaluran ditunda sementara hingga harga gabah membaik. Di sisi lain, harga beras di tingkat penggilingan tercatat mulai menurun.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata harga beras premium pada April 2025 sebesar Rp 13.047 per kilogram, turun 1,21 persen dibanding Maret. Sementara beras medium turun 1,16 persen menjadi Rp12.555 per kilogram. “Itu menunjukkan bahwa produksi kita, alhamdulillah, baik,” ujar Amran yang juga dikenal sebagai pendiri Tiran Group.
Ia menambahkan, jika digabungkan antara gabah yang dijual di bawah HPP dan yang setara atau berada di kisaran HPP Rp 6.500 per kilogram, totalnya mencapai 60 persen dari seluruh gabah yang dijual petani. “Ini masih signifikan. Ini harus kami angkat,” katanya.
Amran menilai idealnya seluruh gabah petani dijual di atas HPP. “Kalau sudah di atas HPP semua, itu sudah top,” ujarnya.