Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Bisnis

Heru Budi Klaim APBD Jakarta Paling Kecil Dibanding Daerah Lain

Penjabat Gubernur Gubernur Jakarta Heru Budi sebut APBD Jakarta terkecil di antara daerah-daerah lain. Mengapa?

7 September 2024 | 21.42 WIB

PLT Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono saat Konferensi Pers dalam acara Festival Seni Budaya Bagi Penyandang Disabilitas di Gedung Kesenian Jakarta (GKJ), Jakarta Pusat, 7 Agustus 2024. Heru mengatakan dari 2995 disabilitas, setengahnya sudah menerima Bansos, sisanya sedang didata. Kedepannya Heru berharap agar segera tercover. TEMPO/ILHAM BALINDRA
Perbesar
PLT Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono saat Konferensi Pers dalam acara Festival Seni Budaya Bagi Penyandang Disabilitas di Gedung Kesenian Jakarta (GKJ), Jakarta Pusat, 7 Agustus 2024. Heru mengatakan dari 2995 disabilitas, setengahnya sudah menerima Bansos, sisanya sedang didata. Kedepannya Heru berharap agar segera tercover. TEMPO/ILHAM BALINDRA

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, pemerintah daerah lain kerap menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Jakarta adalah yang terbesar. Padahal menurut dia, anggaran wilayah bekas ibu kota itu justru paling kecil di antara daerah-daerah lain.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

“Rekan-rekan daerah menyatakan DKI APBD-nya terbesar yang saat ini kurang lebih Rp 82 sampai Rp 83 triliun. Kalau apple to apple bicara dengan Gubernur DKI Jakarta dengan gubernur lain masalah APBD, DKI adalah yang terkecil,” kata Heru Budi dalam pembukaan Jakarta Investment Festival di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 6 September 2024.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Heru Budi menjelaskan, banyak pejabat kurang memahami Jakarta merupakan daerah khusus yang otonomi daerahnya hanya ada di tingkat provinsi. Sedangkan di tataran kota, wali kota tak memiliki APBD sendiri. Karena itu dalam hal APBD, Heru Budi menyebut daerah lain harus menjumlahkan dengan APBD di level kabupaten/kota. “Gubernur DKI hanya punya APBD di provinsi dan memilki rakyat sampai dengan kelurahan. APBD (digunakan) sampai dengan kelurahan,” kata Heru Budi.

Hal ini berbeda dengan daerah lain. Menurut Heru Budi, provinsi lain memiliki APBD untuk provinsi dan kabupaten/kota. Jika dijumlahkan, sejumlah daerah memilki APBD hingga Rp 183 triliun. Sedangkan Jakarta hanya memiliki Rp 84 triliun untuk mengurus kota yang kompleks dan infrastrukturnya komplet. “Maka dari itu kami membutuhkan dukungan kebijakan dari Menteri Investasi (Rosan Roeslani) untuk DKI bisa tumbuh terus membantu masyarakatnya tumbuh menjadi Kota Global,” kata dia.

Merujuk situs jakarta.go.id, APBD Jakarta Tahun 2024 yang disahkan melalui Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2023 ini menentukan besaran anggaran bagi Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 81,71 Triliun. Anggaran ini dialokasikan baik untuk urusan internal pemerintahan maupun membangun Jakarta melalui berbagai kebijakan.

Anggaran itu digunakan untuk merealisasikan enam program prioritas pada 2024, yakni penanganan banjir, penanganan kemacetan, akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemuskinan, penanggulangan stunting, dan penguatan nilai demokrasi.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus