Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ringkasan Berita
Pernyataan Presiden Joko Widodo soal pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara merupakan kehendak seluruh rakyat banjir kritik.
Sejumlah survei menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menolak pemindahan ibu kota negara ke Nusantara.
Proses legislasi UU IKN dilakukan terburu-buru, yaitu dalam waktu 42 hari dan tanpa partisipasi masyarakat yang bermakna.
PRESIDEN Joko Widodo mengklaim bahwa proyek pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara merupakan kehendak seluruh rakyat. Jokowi menyatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan kesepakatan bersama yang disetujui 93 persen fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat.Â
"Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan," ujar Jokowi dalam rapat koordinasi nasional Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) 2024 di Istana Negara, IKN, pada Rabu, 25 September 2024.
Pernyataan Jokowi itu dikritik para ahli. Peneliti dan sosiolog dari Nanyang Technological University, Singapura, Sulfikar Amir, mengatakan klaim Jokowi itu terbukti tidak benar. "Kita bisa melacak kembali asal-usul proyek ini ketika Pak Jokowi mengucapkan itu di pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2019," ujar Sulfikar kepada Tempo, Senin, 30 September 2024.Â
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Daniel Fajri dan Hendrik Khoirul berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Foto 
