Ancang-ancang di Pengadilan Banding WTO

BANGKOK - Pemerintah Indonesia mempersiapkan sejumlah strategi untuk melawan Uni Eropa di pengadilan banding Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) ihwal larangan ekspor nikel ore. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan optimistis bisa menang.

Menurut Zulkifli, pemerintah telah bekerja sama dengan tim kuasa hukum dan tim ahli dalam penanganan sengketa nikel untuk mempertahankan kebijakan larangan ekspor. Berbagai kementerian dan lembaga di dalam negeri juga berkoordinasi untuk memastikan argumen dalam persidangan dapat mematahkan keputusan panel WTO sebelumnya. "Pemerintah sudah menyusun poin-poin untuk menganulir keputusan panel WTO dan mengkaji dari berbagai aspek agar dapat menang," katanya kepada Tempo, Selasa, 25 April lalu.

Salah satu poin tersebut adalah pentingnya larangan ekspor supaya sejalan dengan peraturan di dalam negeri. Pemerintah mewajibkan penambang sumber daya alam mengolah komoditas tersebut di dalam negeri, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Tujuan hilirisasi ini antara lain untuk melipatgandakan nilai komoditas dibanding dijual dalam kondisi mentah. Dampak dari pembangunan fasilitas pengolahan mineral di dalam negeri yang diharapkan pemerintah adalah tumbuhnya industri dan tambahan lapangan kerja baru. Terlebih saat ini nikel sudah menjadi produk esensial bagi Indonesia, yang memiliki mimpi mengembangkan industri baterai kendaraan listrik dan baja. "Larangan ekspor juga bersifat sementara," katanya.