Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo mengatakan pemerintah bakal mengadakan rapat terbatas ihwal program strategis nasional (PSN) yang mandek. Menurut dia, Presiden Joko Widodo alias Jokowi akan memutuskan proyek mana yang akan dihentikan maupun ditunda atau didispensasi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Presiden maunya hari Selasa ini rapat, tapi enggak jadi. Mudah-mudahan setelah pulang dari China kami rapatkan lah," kata dia saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan pada Rabu, 26 Juli 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Kabar mandeknya 58 PSN muncul dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Berdasarkan hasil audit BPKP, 58 PSN ini bahkan belum dimulai pengerjaannya.
Sementara itu, Wahyu mengatakan telah mengevaluasi hasil audit BPKP tersebut. Menurutnya, jumlah PSN yang mangkrak itu telah berkurang dari 58. Namun, ia enggan menyebutkan jumlah proyeknya.
Kendati demikian, ia memastikan akan ada beberapa PSN yang dihentikan. Di antaranya proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya dan Pelabuhan Ambon. Musababnya, kata Wahyu, kedua proyek itu membutuhkan biaya yang besar namun skema pembiayaannya belum jelas.
Wahyu mengatakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga sudah menyoroti soal penghentian proyek Pelabuhan Ambon. Luhut mengatakan Pelabuhan Ambon harus dibangun apabila ada investasi dari swasta yang mau masuk.
"Nah sekarang swastanya belum bersedia masuk di sana, jadi kayaknya ga mungkin juga kan selesai di 2024. Itu yang akan di-drop," ujar dia.
Selain dua proyek itu, menurut Wahyu, pemerintah masih akan mempertimbangkan kelanjutannya. Misalnya sejumlah PSN yang tengah digarap oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tercatat baru 70 persen PSN yang telah selesai dibangun PUPR.
Menteri PUPR telah mengajukan surat permintaan dispensasi kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menunda pembangunan 5 PSN bendungan dan 3 PSN tol. "Tapi kan tidak bisa diputuskan hanya dengan Menko Perekonomian. Kalau presiden oke, jalan semua," ujar Wahyu.
Foto 
