Kadin: 6 Juta Lebih Pegawai Kena PHK dan Dirumahkan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengatakan jumlah pekerja yang telah dirumahkan dan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam tiga bulan terakhir meningkat tajam. Hal tersebut menurut dia menyebabkan masyarakat tidak puas terhadap perekonomian di Tanah Air dalam beberapa waktu belakangan.

"Angka di Kadin berdasarkan masukan dari asosiasi dan himpunan kepada kami, pegawai yang dirumahkan dan di-PHK sudah di atas 6 juta orang, mungkin data di Kementerian Ketenagakerjaan baru 2 juta, tapi di kamu sudah di atas 6 juta pegawai," ujar Rosan dalam konferensi video, Ahad, 7 Juni 2020.

Dari angka tersebut, Rosan mengatakan persentase pegawai yang dirumahkan mencapai 90 persen. Sementara, pegawai yang di-PHK mencapai 10 persen. "Karena kalau PHK ada konsekuensi harus membayar pesangon, tapi perusahaan saat ini tidak dalam kapasitas untuk membayar pesangon ke pegawai."

Rosan mengatakan kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi tekanan di perekonomian, melalui kebijakan stimulus fiskal, stimulus moneter, serta penguatan di sektor riil dan sektor keuangan, semakin lama semakin membaik. Ia melihat pemerintah semakin responsif mengantisipasi keadaan.

"Walau demikian, yang kami tekankan adalah implementasi di kementerian yang masih lambat, kami juga melihat harusnya angkanya jauh lebih besar dari yang sudah dikeluarkan pemerintah," kata Rosan. Apabila tidak, tutur dia, saat Covid-19 semakin panjang dan tekanan ke perekonomian semakin besar, pilihan terakhir dunia usaha adalah merumahkan atau PHK karyawan.

Selain itu, Rosan pun melihat bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi sektor yang terkena dampak paling besar dan paling cepat pada 2020. Sehingga, ia meminta pemerintah mendorong sektor ini di tengah pandemi Covid-19. Apalagi, sektor ini menyerap tenaha kerja di Tanah Air hingga 96 persen.

"Kalau dilihat angka sebelumnya, sebelum ada Covid-19 pengangguran terbuka sudah di 7 juta, ditambah 6 juta, dan ditambah 8 juta setengah meganggur dan paruh waktu 24 juta sehingga angka sudah di angka lebih dari 55 juta yang pekerjaannya harus dibantu pemerintah," ujar Rosan.

Pernyataan Rosan tersebut menanggapi hasil Survei Nasional Persepsi Publik Terhadap Penanganan Covid-19, Kinerja Ekonomi, dan Implikasi Politik yang digelar Indikator pada 16-18 Mei 2020. Berdasarkan sigi, 57,6 persen responden menilai kondisi ekonomi nasional saat ini buruk dan 23,4 persen menilai kondisi sangat buruk. Selain itu, mayoritas publik, atau sebesar 83,7 persen, menilai kondisi ekonomi rumah tangga lebih buruk dari setahun sebelumnya,

Survei tersebut dilakukan dengan asumsi metode random sampling terhadap 1.200 sampel responden acak dengan toleransi kesalahan sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi proporsional.

CAESAR AKBAR