Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia melakukan survei online terkait dampak pandemi Covid-19 terhadap pekerja di Indonesia. Hasilnya, 48,5 persen dari responden pencari kerja mengaku kurang optimis dengan Kartu Prakerja yang jadi andalan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Namun, LIPI dan FEB UI tidak menjelaskan alasan mayoritas responden merasa kurang optimis. Kedua lembaga hanya mengatakan seperempat dari responden justru optimis dengan program penanganan PHK dari pemerintah ini.
“25,8 persen mempunyai sikap optimis,” kata Peneliti Bidang Ketenagakerjaan, Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Ngadi, dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin, 4 Mei 2020.
Menurut Ngadi, optimisme tetap muncul karena 43,8 persen responden mengaku sudah diterima bekerja dan tinggal menunggu panggilan. Mereka pun mengaku sudah memiliki keterampilan yang dibutuhkan pemberi kerja yaitu 32,1 persen. Kemudian, 15,5 persen percaya pandemi akan segera berakhir. “Selain itu 8,6 persen responden mengaku percaya pemerintah menjamin kondisi perekonomian akan kembali pulih,” kata Ngadi.
Adapun survei ini dilakukan terhadap 1.112 pekerja. Distribusi responden pun dibagi merata sesuai penduduk di setiap pulau. Dari survei tersebut, 65 persen responden terdampak Covid-19 terpaksa bekerja dari rumah. Sisanya kena PHK maupun dirumahkan untuk sementara waktu.
Sebelum, sejak awal April 2020, pemerintah telah membuka pendaftaran program Kartu Prakerja. Hingga 29 April kemarin, sebanyak 8,6 juta orang telah ikut dalam dua gelombang pendaftaran Kartu Prakerja. Program ini pun terus jalan meski menuai pro kontra di masyarakat.
Lebih lanjut, LIPI mencatat sebanyak 76 persen responden telah mendapat informasi mengenai Kartu Prakerja. Akan tetapi, baru 24 persen yang telah mendaftar. Alasan terbanyak yaitu 52 persen adalah karena ingin mencoba peluang yang ditawarkan pemerintah.
FAJAR PEBRIANTO