Perbesar
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ringkasan Berita
DPR sepakati instrumen ratifikasi RCEP lewat undang-undang.
Pemerintah segera menyiapkan dokumen pendukung untuk penerbitan UU pengesahan RCEP.
Kesiapan pelaku usaha untuk memanfaatkan RCEP perlu ditingkatkan.
JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan penggunaan undang-undang sebagai instrumen hukum untuk mengesahkan ratifikasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). DPR beralasan perjanjian dagang internasional ini akan menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat serta terkait dengan beban keuangan negara.
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
