Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan atau Kemenkeu menegaskan, kebutuhan dana untuk mencapai target nol emisi karbon atau Net Zero Emission (NZE) Indonesia pada 2060 atau lebih cepat tidak harus ditanggung pemerintah Indonesia saja, melainkan juga seluruh pemangku kepentingan yang terkait.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan, karena itu besaran dana yang dibutuhkan atau disiapkan untuk mencapai target penggunaan energi bersih itu harus berdasarkan konsensus, bukan perhitungan pemerintah semata.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Jadi bukan hanya konsensus satu pemerintahan saja, apalagi hanya kemudian ditanya pemerintah menyiapkan budgetnya berapa? Itu pertanyaan yang terlalu sempit," kata Febrio dalam acara Tempo Energy Day 2022 secara virtual, Jumat, 21 Oktober 2022.
Menurut Febrio, pemahaman untuk memenuhi kebutuhan dana demi meralisasikan NZE itu perlu sama-sama dibentuk dari kekhawatiran terhadap dampak perubahan iklim yang sangat besar, khususnya bagi Indonesia. Sebab, Indonesia adalah negara kepulauan.
Tapi dia menekankan, risiko ini juga tentu dihadapi banyak negara lainnya, tidak hanya Indonesia. Sebab, pengaruhnya pun saat ini sudah dirasakan dari munculnya fenomena heat wave di berbagai belahan dunia, termasuk negara-negara maju dan berkembang.
"Saat ini kita merupakan salah satu negara yang risiko dari climate changenya paling besar. Kita negara kepulauan, 17 ribu pulau, dan kita tahu kenaikan suhu permukaan bumi berdampak negatif bagi Indonesia, masyarakat, curah hujan, panen, dan bagi perekonomian Indonesia," ujarnya.
Selanjutnya: Perlu Investasi Triliunan Dolar Demi Tahan Kenaikan Suhu Bumi
Dengan cara pandang ini, Febrio menganggap, dapat dipahami bahwa masyarakat dunia, termasuk masyarakat Indonsia memiliki kepentingan yang sama untuk menghadapi risiko dari perubahan iklim itu. Sehingga, pemerintah tidak sendiri untuk menentukan besaran dana demi mencapai target transisi energi hingga 2060 atau lebih cepat.
"Dalam konteksi itu maka kita juga mengerti bahwa risiko ini juga akan dihadapi juga sektor usaha. Dengan demikain kalau kita hitung berapa yang ktia butuhkan, target yang kita tetapkan dalam 2060, 2050, atau 2000 berapa itu adalah konsensus bersama," kata Febrio.
Sebagai informasi, Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Strategi Pencapaian Energi Transisi Ego Syahrial sebelumnya mengatakan, keuangan adalah faktor yang penting untuk mempercepat transisi energi, sehingga dalam Energy Transitions Working Group (ETWG) Presidensi G20, pembiayaan menjadi satu dari tiga isu prioritas, selain aksesibilitas dan teknologi energi bersih.
Ego mengatakan, Pemerintah Indonesia telah menetapkan roadmap transisi energi untuk mencapai NZE pada 2060 atau lebih cepat dengan bantuan internasional. Roadmap tersebut membidik 587 gigawatt (GW) dari energi terbarukan dalam bauran energi, yang berasal dari energi matahari, air, arus laut, dan panas bumi, serta hidrogen.
Ego pun menegaskan bahwa peningkatan keuangan perlu dimobilisasi untuk mendorong mitigasi iklim dan adaptasi pada seluruh sektor, termasuk sektor energi yang berkontribusi sekitar 75 persen dari emisi gas rumah kaca global.
International Energy Agency (IEA) juga kata dia telah melaporkan bahwa investasi energi bersih yang muncul dan berkembang perlu bertumbuh dari US$ 150 miliar pada 2020 hingga lebih dari US$ 1 triliun per tahun di akhir dekade ini untuk mempertahankan kenaikan suhu bumi 1,5 derajat celcius.
"Yang terpenting, ekonomi maju harus berkontribusi dalam memobilisasi keuangan publik dan swasta untuk negara dan ekonomi berkembang. IRENA memperkirakan untuk dapat mencapai NZE pada 2050, secara global kita perlu meningkatkan tiga kali lipat investasi tahunan menjadi US$ 4,4 triliun untuk menerapkan energi bersih. Kita pun perlu memperkuat komitmen negara maju untuk menopang pembiayaan US$ 100 miliar untuk menangani perubahan iklim," ujarnya dikutup dari siaran pers yang terbit 31 Agustus 2022.
Baca: Kemenkeu Kantongi Daftar Aset BLBI di Luar Negeri, Ada Obligor yang Beralih Kewarganegaraan
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
Foto 
