Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut saat ini ada 22 negara sedang mengerem keran ekspor berasnya ke negara-negara importir, termasuk Indonesia yang disebut memiliki ketergantungan terhadap impor beras. Penghentian ekspor beras di beberapa negara disebabkan salah satunya sebagai upaya menjaga ketersediaan pasokan beras nasional.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Menanggapi situasi tersebut, Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapanas Arief Prasetyo Adi optimistis dengan food estate atau lumbung pangan garapan pemerintah pusat. Menurut dia, food estate mampu mengatasi ketersediaan stok pangan di Indonesia, ketika negara-negara pengekspor beras sedang menutup keran ekspornya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Namun, dia menilai, program lumbung pangan itu dapat membantu jika dikelola dengan profesional. "Food estate yang dikelola dengan profesional akan sangat membantu," katanya saat dihubungi, ditulis pada Senin, 4 Maret 2024.
Ia menyatakan, bahwa perlu dilakukan intensifikasi, serta menghitung potensi lahan food estate dan lahan tidak produktif untuk luas tanam, supaya dapat mengetahui tingkat keberhasilan food estate sebagai solusi mengatasi ketersediaan stok pangan.
Berbeda dengan Bapanas, Pengamat Pertanian Syaiful Bahari pesimistis soal program strategis nasional (PSN) food estate ini mampu mengatasi kecukupan stok pangan Tanah Air. "Food estate itu bukan solusi jangka pendek dan terbaik untuk ketersediaan stok pangan," ujarnya, Senin.
Ia menyatakan, bahwa semestinya pemerintah fokus mengembangkan lahan-lahan potensial di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi, khususnya lahan kering. Sebab, ucapnya, jumlah lahan kering yang ada di pulau-pulau tersebut mencapai tiga kali lipat dari luas pangan yang tersedia sekarang.
"Daripada membangun sesuatu yang sejak masa Presiden Soeharto gagal, lebih baik kembangkan lahan potensial," ujarnya. Selain itu, Syaiful menilai bahwa pemerintah seharusnya memprioritaskan terhadap peningkatan produksi.
Ia mengungkapkan, bahwa apabila lahan produksi sejumlah 10,6 juta hektare itu diurus dengan baik dan produktivitasnya ditingkatkan, Indonesia diproyeksikan mampu memiliki cadangan beras nasional 3 sampai 4 juta ton setiap tahunnya.
"Jika ditambah lahan kering yang ada di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan NTB, yang luasnya mencapai sekitar 25 juta hektare, maka kita memiliki cadangan beras nasional lebih dari cukup. Jika berlebih bisa diekspor ke luar setiap tahun," kata Syaiful.
Pilihan Editor: Polemik Dana BOS untuk Program Makan Siang Gratis, Faisal Basri Sebut Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Tak Bisa Saling Menggantikan