Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mengatakan ada potensi layanan internet berbasis satelit, Starlink, bisa beroperasi di kawasan perkotaan atau urban area yang ada di Indonesia. Menurut dia, keputusan lokasi diperbolehkannya Starlink beroperasi tergantung kebutuhan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ia menilai, selama regulasinya jelas, kelak jika Starlink ini digunakan di perkotaan, tidak akan berdampak pada layanan internet lokal. Ia memastikan kementeriannya tidak akan memperlakukan Starlink sebagai anak emas.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menanggapi itu, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII Muhammad Arif menyatakan secara regulasi potensi Starlink masuk ke kawasan perkotaan tidaklah salah. Sebab, izin yang dikantongi Starlink selama beroperasi di Indonesia serupa dengan izin yang dimiliki oleh penyedia layanan internet lokal.
"Tapi ini tentang national interest, bagaimana pemerintah menyikapi setelah adanya teknologi baru yang hadir," ujarnya ditemui di Jakarta, Senin, 27 Mei 2024. Karena itu, menurut dia, Kominfo selaku regulator harus memberikan batasan perihal cakupan operasional penyedia layanan internet asal Amerika Serikat itu.
Arif mengungkapkan, pemerintah awalnya membawa Starlink ke Indonesia untuk melengkapi gap-gap pemerataan infrastruktur serta untuk menjangkau area-area layanan pemerintah yang sulit dijangkau oleh penyedia internet lokal. "Ya, stay that way. Stay di sana (rural area) saja Starlink," katanya.
Sebab, ia berpendapat, apabila Starlink juga ikut masuk ke urban area atau ke area yang sudah dilakukan oleh penyedia layanan internet lokal, maka akan menyebabkan infrastruktur telekomunikasi menjadi tumpang tindih. Khususnya di kota-kota besar.
"Terus buat apa hadirnya Starlink? Starlink seharusnya untuk melengkapi gap-gap, seperti 3T, rural area, pulau, yang memang ternyata kita enggak bisa jangkau," ucap Arif.
Ia berharap nantinya pemerintah bisa lebih bijak dalam menilai urgensi masuknya Starlink ke Indonesia. Karena itu, ia menyarankann kepada pemerintah agar membuat batasan terhadap penyedia layanan internet sesuai peruntukkannya, sehingga tidak mubazir.
Pilihan Editor: KCIC Jual 100 Ribu Tiket Woosh di Libur Panjang