Lembaga Ideal Pengganti SKK Migas

JAKARTA — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengusulkan sejumlah kriteria untuk badan usaha khusus yang bakal menjadi penggantinya. SKK Migas berharap kriteria itu bisa ditampung dalam Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi.

SKK Migas saat ini bertugas sebagai pengelola bisnis hulu migas. Ketika didirikan pada 2013, statusnya hanya sementara sebagai pengganti Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas atau BP Migas yang dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. MK mengamanatkan lembaga pengganti BP Migas berbentuk badan usaha milik negara (BUMN). Pemerintah lantas merancang penggantian tersebut dalam RUU Migas.