Perbesar
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Ringkasan Berita
Ombudsman RI menyoroti lemahnya pemantauan terhadap pemanfaatan HGU lahan.
Lahan yang ditelantarkan perusahaan acapkali dikelola masyarakat dan menjadi pemicu konflik.
Ombudsman mendesak Kementerian Agraria membuka data pemegang HGU.
JAKARTA – Ombudsman RI menyoroti masih lemahnya pemantauan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) terhadap hak guna usaha (HGU) lahan yang telah diberikan kepada perusahaan, termasuk industri kelapa sawit. Akibatnya, kerap kali ada temuan atau aduan mengenai HGU yang belum termanfaatkan perusahaan lantas dimanfaatkan masyarakat dan menjadi konflik.
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
