Masih Ada 2.086 Hektare Lahan Bermasalah di IKN, Basuki Hadimuljono: Pasti Clear

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono buka suara soal permasalahan 2.086 hektare lahan untuk proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang hingga kini belum selesai. Basuki optimistis persoalan tersebut bisa diselesaikan.

"Itu bukan nggak bisa, itu pasti clear," kata Basuki ketika ditemui di Komplek Kementerian PUPR pada Jumat, 3 Mei 2024. "Bisa direlokasi, bisa diganti rugi."

Basuki berkaca dari pengalamannya membangun jalan tol. Ia lantas menganggap permasalahan lahan sebagai pernak-pernik pembebasan lahan yang muncul dalam pembangunan infrastruktur oleh pemerintah.

"Kalau nggak (bisa clear), saya nggak bisa membangun ribuan kilometer (jalan tol)" tutur Basuki.

Kendati begitu, Basuki mengatakan bahwa penyelesaian permasalahan lahan harus dilakukan dengan hati-hati. Sebab, membuat masyarakat merelakan lahannya digunakan untuk membangun suatu proyek bukan perkara mudah.

Basuki kemudian bercerita bahwa ia pernah merasakan hal tersebut ketika rumahnya digusur untuk proyek Tol Cawang-Kampung Melayu )atau Tol Becakayu.

"Pernah saya digusur dari Bekasi, anak saya menangis. Mencerabut memori orang dari suatu lokasi itu nggak mudah," kata Basuki.

Karena itu, ia menilai bahwa biaya tertinggi untuk ganti rugi bukan ukuran tanah tetapi lama masa seseorang tinggal. "Makin lama dia tinggal di situ, biayanya makin tinggi," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan ada 2.086 hektare lahan di IKN yang masih bermasalah. Musababnya adalah proses ganti rugi yang belum tuntas.

Pria yang akrab disapa AHY itu pun menyatakan pihaknya siap menyelesaikan masalah 2.086 hektare lahan yang ada di ibu kota baru. Salah satunya dengan menerbitkan sertifikat di wilayah tersebut jika semuanya sudahh clean and clear. Kementeriannya juga bakal berkoordinasi dengan Otorita IKN dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

"Kami akan segera terbitkan sertifikat yang bisa digunakan secara utuh dalam rangka melanjutkan pembangunan yang ada di IKN, kawasan inti pusat pemerintahan yang ada di sana," kata AHY usai kunjungan ke Kantor ATR/BPN di Cikeas, Bogor, pada Senin, 22 April 2024, dikutip dari Antara.

RIRI RAHAYU | ANTARA

Pilihan Editor: Siap-siap, Ada 60 Ribu Formasi CPNS MA dan Kejagung 2024