Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas buka suara soal usulan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ihwal pemberian subsidi lewat pengusaha importir kedelai. Ia mengatakan pihaknya lah yang secara resmi diamanatkan oleh undang-undang untuk menjaga stok dan harga pangan, termasuk kedelai.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Ya begitu lah, seakan-akan itu kebijakan. Itu kan peran Bulog ini sebagai pemegang amanah undang-undang, jadi kita harus bisa melaksanakan ketersediaan stok itu, padi, jagung, kedelai," ujarnya saat ditemui Tempo di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta Selatan pada Selasa, 17 Januari 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Ia menuturkan Bulog pun sebetulnya tidak mendapatkan subsidi. Contohnya, kata dia, dalam kegiatan impor beras. Menurut dia, Bulog membeli beras impor murni tanpa subsidi dari pemerintah. Hanya saja, tuturnya, apabila Bulog membeli beras di atas harga yang ditetapkan, Bulog akan mendapatkan biaya selisih dari pemerintah.
"Kita belinya umpamanya Rp 9.000, tapi perintah pemerintah itu Rp 8.300. Maka selisihnya itu yang diberikan oleh negara. Tapi bukan subsidi ya, itu diganti," kata dia.
Sebelumnya, Zulkifli Hasan atau yang kerap dipanggil Zulhas menyinggung soal subsidi selisih harga kedelai yang selama ini diberikan kepada perajin tahu tempe melalui Bulog dan koperasi produsen tahu tempe Indonesia (Kopti). Subsidi itu diberikan sebesar Rp 1.000 per kilogram untuk meredam kenaikan harga kedelai.
Namun, Zulhas menilai proses pemberian subsidi ini rumit sehingga ia mengusulkan agar subsidi itu diberikan kepada pengusaha importir. "Kalau sama pengusaha saya percaya saya. Kalau Bulog lama," ujarnya saat ditemui di Cilegon, Banten pada Ahad, 15 Januari 2023.
Selama ini untuk komoditas kedelai, Indonesia masih bergantung kepada impor. Sehingga Zulhas mengajukan usulan tersebut ke dalam rapat koordinasi terbatas yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. "Saya sudah usul agar subsidinya langsung aja harga ke imporitir," kata dia.
Dia menilai subsidi selisih harga sebesar Rp 1.000 per kilogram lebih baik diberikan kepada importir, sehingga langsung menjadi subsidi harga. Artinya, jika harga kedelai sebesar Rp 12.000 per kilogram, pemerintah memberikan subsidi ke importir Rp 1.000 per kilogram. Sehingga importir menjual ke koperasi hingga perajin tahu tempe dengan harga Rp 11.000 per kiligram.
"Nah itu kan runut. Kalau sekarang melalui kopti ngajukan satu-satu harus ada izinnya. Ruwet lah pokoknya. Mau bikin tahu tempe kok dibikin ruwet hidupnya," tutur Zulkifli.
RIANI SANUSI PUTRI
Foto 
