Berharap BLU Batu Bara

JAKARTA – Para pengusaha menanti pembentukan badan layanan umum atau BLU batu bara. Ditunggu sejak awal tahun, belum ada titik terang soal peresmian instansi ini.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia, Hendra Sinadia, menyatakan BLU batu bara sangat dinanti karena menawarkan solusi masalah kelistrikan di dalam negeri. Salah satunya terkait dengan harga untuk kebutuhan domestik atau domestic market obligation (DMO) yang diserap PT PLN (Persero).

Pemerintah membatasi harga jual batu bara ke PLN sebesar US$ 70 per ton. Sementara itu, di pasar global, harganya bisa lebih tinggi. Sebagai contoh, harga batu bara acuan Indonesia per Agustus tahun ini sudah mencapai US$ 321,59 per ton. Perbedaan harga ini membuat pemasok batu bara cenderung memilih ekspor daripada menyetor hasil produksinya untuk DMO.

Dengan BLU batu bara, disparitas harga diyakini tak akan lagi menjadi masalah. Pemerintah bakal melepas harga jual batu bara untuk DMO ke pasar, sedangkan PLN tetap membeli dengan harga US$ 70 per ton. Jika harga pasar lebih tinggi dari harga DMO, selisihnya bakal dibiayai oleh BLU. Sumber dananya berasal dari iuran ekspor batu bara.

Hendra menuturkan pengusaha sedang menanti detail pengoperasian BLU batu bara. "Harapannya, bisa ada pembahasan dulu sehingga nanti formula yang dihasilkan benar-benar bisa menyelesaikan masalah," kata dia kepada Tempo, kemarin. Yang menjadi perhatian pengusaha, antara lain, adalah besaran iuran ekspor, ketepatan waktu penyaluran dana kompensasi untuk pemasok, dan transparansi pengelolaan BLU batu bara.

Yang juga ikut menanti badan baru ini adalah PLN. EVP Batu Bara PT PLN, Sapto Aji Nugroho, menuturkan suplai DMO sering tersendat saat harga di pasar global melonjak. Sementara itu, di sisi lain, PLN kesulitan mencari mitra baru. "Perbedaan harga penalti dan kompensasi DMO membuat pemasok memilih tidak mau berkontrak dengan PLN," kata dia.