Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Bisnis

Rekayasa Laporan Keuangan Marak, BPK Diminta Audit Semua BUMN

Terungkapnya modus rekayasa laporan keuangan pada sejumlah BUMN membuat DPR meminta BPK turun tangan.

17 Januari 2020 | 12.12 WIB

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto bersama Deputi Pengawas Pasar Modal II Fakhri Hilmi memberi keterangan pers Hasil Audit Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia Tbk di Gedung Djuanda I, Jakarta, Jumat, 28 Juni 2019. Audit laporan keuangan Garuda tersebut dikatakan berpengaruh terhadap opini laporan audit independen yang membuat OJK menjatuhkan sanksi terhadap Garuda sebagai emiten, direksi, dan komisaris secara kolektif. TEMPO/Muhammad Hidayat
Perbesar
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto bersama Deputi Pengawas Pasar Modal II Fakhri Hilmi memberi keterangan pers Hasil Audit Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia Tbk di Gedung Djuanda I, Jakarta, Jumat, 28 Juni 2019. Audit laporan keuangan Garuda tersebut dikatakan berpengaruh terhadap opini laporan audit independen yang membuat OJK menjatuhkan sanksi terhadap Garuda sebagai emiten, direksi, dan komisaris secara kolektif. TEMPO/Muhammad Hidayat

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Fenomena rekayasa laporan keuangan atau window dressing oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akhir-akhir ini terungkap membuat anggota Komisi VI DPR Mohammad Toha prihatin. Ia menyebut modus beberapa oknum BUMN yang memoles laporan keuangan itu membuat jengkel.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

“Laporan keuangan saja dimanipulasi berarti kan ada yang tidak beres dengan perusahaan itu," kata Toha kepada wartawan, Jumat 17 Januari 2020. 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pernyataan Toha ini menyikapi pengakuan Menteri BUMN Erick Thohir yang mengungkapkan modus sejumlah BUMN yang merekayasa laporan keuangannya agar tidak diketahui merugi.

Karena itu, menurut Toha, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus mengaudit semua laporan BUMN. Dalam skala prioritas, BPK harus mengaudit semua BUMN jasa keuangan.

Toha pun mengingatkan Menteri BUMN untuk benar-benar mengawasi perusahaan pelat merah agar tidak ada lagi yang berani menyusun laporan keuangan yang sudah dimodifikasi.

"Pengawasan oleh Kementerian BUMN juga menjadi penting agar kasus sama tidak terulang. Bagaimana mungkin Kementerian BUMN bisa ditipu dengan laporan keuangan yang sudah direkayasa. Kan aneh," kata Toha.

BISNIS

 
close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus