Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Bisnis

Rencana Kenaikan Tukin PNS Disebut Berhubungan dengan Politik, Begini Kata Menpan RB

Rencana kenaikan tunjangan kinerja Pegawai Negeri Sipil atau tukin PNS disebut ada hubungannya dengan politik karena menjelang Pemilu 2024.

23 Mei 2023 | 22.08 WIB

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas usai acara Sosialisasi dan Asistensi RB Tematik dan Perubahan Road Map Reformas Birokrasi 2020-2024 Provinsi Banten di Jakarta pada Selasa, 23 Mei 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Perbesar
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas usai acara Sosialisasi dan Asistensi RB Tematik dan Perubahan Road Map Reformas Birokrasi 2020-2024 Provinsi Banten di Jakarta pada Selasa, 23 Mei 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Rencana kenaikan tunjangan kinerja Pegawai Negeri Sipil atau tukin PNS disebut ada hubungannya dengan politik karena menjelang Pemilu 2024. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas buka suara atas hal ini.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

"Oh, nggak ada (hubungannya dengan politik)," ujar Anas, sapaan dia, kepada awak media di kantornya, Jakarta pada Selasa, 23 Mei 2023.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dia menegaskan, tidak ada kenaikan tunjangan kinerja atau tukin. Menurut dia, hal yang tengah menjadi pembahasan adalah apakah tukin sudah meningkatkan kinerja PNS atau belum.

"Kan ini sudah dapat tukin, ternyata kinerjanya sebagian biasa-biasa saja. Kenapa? Karena ini ternyata yang kerja dan yang nggak kerja tukinnya sama. Itu masalahnya," jelas Anas.

Anas menjelaskan, tukin tersebut tengah dibahas dalam Peraturan Pemerintah atau PP ASN. Sekarang, kata dia, baik pusat maupun daerah hampir semua mendapatkan anggaran tunjangan kinerja. 

"Tunjangan kinerja itu untuk meningkatkan kinerja, tapi sekarang tunjangan itu jadi hak sehingga antara yang kerja bagus dan nggak, tunjangannya sama. Ini yang mesti kita tata," papar Anas.

Selanjutnya: Anas menyampaikan usulan kenaikan gaji PNS pada acara Rakornas Pelaksanaan Anggaran 2023

Ditanya soal nominal penyesuaian tukin PNS, Anas mengaku belum ada bahasan mengenai hal tersebut. Menurut dia, itu karena setiap daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah atau PAD yang berbeda. 

Dia menilai, ada daerah yang tukin camat sebesar Rp 1 juta, tapi ada juga daerah yang tukin camatnya mencapai Rp 20 juta. 

"Kita belum pernah bahas (kenaikan) gaji. Karena kalau gaji, pembahasannya agak panjang ya," tutur Anas.

Sebelumnya, Anas menyampaikan usulan kenaikan gaji PNS pada acara Rakornas Pelaksanaan Anggaran 2023 di Jakarta pada Rabu, 17 Mei 2023. 

"Kita mengusulkan ada gaji (PNS) yang agak dinaikkan. Ini sedang dibahas dengan Menteri Keuangan," kata Anas dalam acara tersebut, dikutip dari laman YouTube Kementerian Keuangan pada Rabu.

Pernyataannya tersebut pun ramai disoroti publik, termasuk pengamat ekonomi dari Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira. Menurut dia, langkah tersebut tidak sesuai kebutuhan dan bisa membuat beban belanja pegawai terlalu gemuk.

Dia lantas menduga rencana kenaikan gaji PNS berkaitan dengan upaya pihak tertentu guna mendapatkan suara pada Pemilu 2024 mendatang. 

"Kenaikan gaji pegawai pemerintah ini bisa dipolitisasi oleh untuk meraup suara," kata Bhima saat dihubungi Tempo pada Ahad, 21 Mei 2023.

Dia menjelaskan, dari total 4 juta PNS, jika satu orang menanggung empat anggota keluarga, maka ada banyak sekali suara yang bisa diraih dalam Pemilu.

AMELIA RAHIMA SARI | RIANI SANUSI PUTRI 

Pilihan Editor: Menpan RB: Kita Bahas di PP Baru Terkait Tukin, Nggak Pernah Bahas Kenaikan Gaji PNS

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Amelia Rahima Sari

Alumnus Antropologi Universitas Airlangga ini mengawali karire jurnalistik di Tempo sejak 2021 lewat program magang plus selama setahun. Amel, begitu ia disapa, kembali ke Tempo pada 2023 sebagai reporter. Pernah meliput isu ekonomi bisnis, politik, dan kini tengah menjadi awak redaksi hukum kriminal. Ia menjadi juara 1 lomba menulis artikel antropologi Universitas Udayana pada 2020. Artikel yang menjuarai ajang tersebut lalu terbit di buku "Rekam Jejak Budaya Rempah di Nusantara".

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus