Perbesar
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
SIDANG paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa malam pekan lalu, menemui jalan buntu. Walaupun semua fraksi di DPR telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, alias free trade zone (FTZ) Batam, disahkan jadi undang-undang, pemerintah justru berpendapat sebaliknya. Upaya mencari kesepakatan selama tiga setengah jam gagal.
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
