Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyarankan agar rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) ditunda hingga penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 rampung. Penundaan itu, menurut dia, dilakukan supaya seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tidak menjadi komoditas politik.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Saran itu disampaikan Najih dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Bidang Kepegawaian bersama Pimpinan Komisi II DPR RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan perwakilan Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan pada Kamis, 2 Mei 2024..
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
“Pak Junimart Girsang, kalau boleh, saya mengusulkan seleksi CASN ditunda sampai berakhirnya Pilkada, supaya tidak dijadikan komoditas politik,” kata Najih.
Dia berharap agar rekomendasinya itu bisa didiskusikan oleh lembaga-lembaga terkait. Seleksi CASN, lanjut dia, lebih baik ditunda daripada dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik.
“Misalnya, menjanjikan nanti yang mendukung saya (calon kepala daerah), akan dijadikan CASN, menjadi ASN. Itu kan sangat mungkin ya dilakukan dalam kampanye,” ucap Najih.
Sebelumnya, Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan agar pendaftaran CASN dapat dimulai segera setelah proses validasi berdasarkan hasil pengisian rincian formasi dari masing-masing kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda) selesai.
“Kementerian PANRB dan BKN sudah melakukan percepatan proses verifikasi dan validasi formasi ASN dari pengisian yang dilakukan K/L dan Pemda. Kami berharap K/L dan Pemda yang belum merampungkan pengisian di sistem BKN agar segera menyelesaikan, supaya pendaftaran CASN 2024 segera dibuka, karena sudah dinantikan publik,” ujar Anas dalam rapat tematik terkait rekrutmen CASN di Kantor Kemenpan RB, Jakarta, Selasa, 30 April 2024.
Anas menyebut, ada sebagian K/L dan Pemda yang belum menuntaskan pengisian rincian formasi CPNS dan PPPK yang telah ditetapkan oleh Kemenpan RB. “BKN sudah berkoordinasi. Kami optimis bisa selesai dalam waktu dekat, dan pendaftaran CASN bisa segera dibuka,” katanya.
Anas pun sebelumnya pernah menyampaikan bahwa pendaftaran CASN direncanakan dibuka pada Mei 2024. “Pelaksanaan seleksi tahap awal ditargetkan pada Mei, dan bila formasi belum terpenuhi, maka dapat dibuka rekrutmen berikutnya hingga akhir 2024,” kata Anas di Jakarta, Jumat, 12 Januari 2024, seperti dikutip dari Antara.
Pemenuhan 1,28 Juta dari Total 2,3 Juta Formasi
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi secara resmi mengumumkan pelaksanaan rekrutmen CASN pada Jumat, 5 Januari 2024. Sebanyak total kebutuhan 2,3 juta formasi ASN yang merupakan gabungan CPNS, PPPK, dan calon siswa sekolah kedinasan. Namun, Kemenpan RB menetapkan pemenuhan 1,28 juta formasi untuk seleksi tahap awal.
Formasi sebanyak 1,28 juta ASN tersebut terdiri atas 427.850 dari 75 kementerian dan lembaga, serta 862.174 dari Pemda. ASN yang dimaksud adalah CPNS dan PPPK. Khusus PPPK diperuntukkan bagi tenaga non-ASN dan tenaga honorer kategori II (THK-II) yang telah tercatat di basis data BKN.
Pemerintah juga menyiapkan ASN talenta digital dari kalangan lulusan baru (fresh graduate) yang akan menjadi pemercepat kinerja birokrasi dan pelayanan publik. Arah kebijakan pengadaan ASN talenta digital itu dirancang dapat berefek dalam mengakselerasi ekonomi, mulai dari digitalisasi sektor pertanian, pariwisata, perindustrian, perdagangan, hingga produksi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Jadi seluruh CASN ini merupakan talenta digital yang harus memiliki pengetahuan dasar terkait digitalisasi. Harapannya CASN yang direkrut nanti dapat melanjutkan kepemimpinan digital,” ucap Anas di Kantor Kemenpan RB, Jakarta, Selasa, 30 April 2024.
Anas menuturkan, digital bukan hanya berhubungan dengan teknologi, tetapi juga kepemimpinan digital. Talenta digital yang diharapkan terbagi menjadi dua, yaitu sebagai pengguna dan sebagai pengelola. Untuk menghadirkan kepemimpinan digital, terdapat tiga hal yang harus diperhatikan, meliputi struktur digital, kompetensi digital, dan budaya digital.
Talenta-talenta digital yang diseleksi melalui penerimaan CASN, lanjut dia, nantinya juga akan ditempatkan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang menerapkan sistem kerja terpadu dengan fleksibilitas waktu dan lokasi, serta mendorong pola kolaboratif dan cerdas.
“Karenanya, perlu talenta-talenta digital yang mampu mendorong akselerasi roda pemerintahan di IKN,” ujar Anas.
MELYNDA DWI PUSPITA
Foto 
