Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan alasan pemerintah mematok asumsi nilai tukar rupiah di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025 di level Rp 16.100 per dolar AS.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Penjelasan Bendahara Negara itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rapat paripurna pada hari ini, Selasa, 27 Agustus 2024. Sri Mulyani menjelaskan, asumsi kurs rupiah tersebut dipatok karena kondisi global dan domestik terjadi ketidakpastian, terutama dalam enam bulan terakhir.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Adapun sebelumnya, sejumlah fraksi partai di DPR mempertanyakan alasan pemerintah mematok nilai tukar rupiah Rp 16.000 per dolar AS dan suku bunga surat berharga 10 tahun sebesar 7,1 persen.
Menjawab pertanyaan tersebut, Sri Mulyani menceritakan berbagai kejadian dalam enam bulan terakhir telah memberikan pembelajaran yang sungguh luar biasa. "Tiga bulan lalu melihat rupiah dengan mata uang di seluruh dunia mengalami tekanan depresiasi yang sangat berat, dua minggu terakhir kami melihat rupiah mengalami apresiasi cukup kuat," katanya.
Faktor eksternal yang mempengaruhi rupiah, menurut Sri Mulyani, juga datang dari negara maju yang berimbas ke nilai tukar dan perekonomian secara global.
Meski demikian, ia menilai perekonomian di Indonesia masih cukup solid dan berhasil menopang nilai tukar rupiah. Hal ini terlihat dari kinerja outlook neraca pembayaran yang baik.
"Tergantung pada produktivitas dan competitiveness dari perekonomian. Di sisi lain landasan ekonomi makro terutama dari sisi fiskal memberikan kredibilitas yang mampu menarik arus modal kembali pada saat terjadi ketidakpastian," tuturnya.
Lebih jauh, Sri Mulyani menjelaskan RAPBN 2025 untuk merespons kondisi ekonomi yang dinamis. Senyampang itu, rancangan ini juga untuk mendukung agenda pembangunan di era pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Terus memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi untuk mensejahterakan dan pemerataan,” kata dia.
RAPBN 2025 ini, kata Sri Mulyani, juga dirancang agar dapat fleksibel di antaranya untuk menghormati pemerintahan baru. Langkah ini pun diambil pemerintah untuk mengantisipasi kondisi ketidakpastian global. “Menyediakan ruang fiskal yang cukup untuk mengantisipasi."
Foto 
