Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa pendanaan berkelanjutan adalah kunci untuk menghadapi masalah lingkungan saat ini yaitu perubahan iklim.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Ini (pendanaan berkelanjutan) akan menjadi salah satu elemen penting dalam mencapai keberhasilan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim,” ungkap Sri Mulyani, dalam agenda Indonesia Infrastructure Finance's Anniversary Dialogue yang dihelat pada Senin, 29 Januari 2024 di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sri Mulyani juga menyoroti pentingnya pengalaman pembangunan Indonesia dalam forum internasional. Ia menyatakan bahwa pengalaman pembangunan global Indonesia sangat relevan.
“Banyak negara masih dalam proses merumuskan langkah kerja kebijakan yang sempurna untuk bisa membangun infrastruktur itu."
Di tingkat domestik, Indonesia telah memulai implementasi bursa karbon sebagai langkah konkret dalam menghadapi perubahan iklim. Sri Mulyani menjelaskan bahwa upaya untuk membangun bursa karbon di ASEAN merupakan langkah kritis dalam taksonomi untuk keberlanjutan.
“Anda boleh mendiskusikan, memperdebatkannya dan mengeluarkan emisi CO2 (karbon dioksida) karena traveling ke sana ke sini. Tidak dapat deliver solution without sustainable financing (memberikan solusi tanpa pembiayaan berkelanjutan)," ujar Sri Mulyani, kembali menekankan.
Sri Mulyani juga menyebutkan jika Indonesia secara aktif telah menyuarakan pentingnya pendanaan berkelanjutan dan akan terus aktif dalam forum-forum bergengsi seperti ASEAN, G20, dan IMF-World Bank.
“ASEAN, G20 dan IMF-World Bank, dalam hal ini merupakan salah satu medium yang digunakan untuk bisa terus bisa berinovasi dalam hal pendanaan,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga menekankan perlunya sinergi dalam mencapai tujuan bersama dalam menghadapi perubahan iklim dan menciptakan pendanaan yang berkelanjutan.
"Kepada pemegang saham, keterlibatan bank multilateral dan pembangunan bilateral dan juga filantropi tidak seharusnya mengganggu kegiatan regulasi dan birokrasi," kata Sri Mulyani.
Foto 
