Tutup Rapat Rencana Investasi JETP

JAKARTA — Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP) telah selesai menyusun rencana investasi di sektor transisi energi atau Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP). Sayangnya, pemerintah belum bersedia membuka isi rencana investasi yang disokong pendanaan dari sejumlah negara maju dan lembaga pembiayaan tersebut. 

Setelah menerima tawaran pendanaan transisi energi lewat skema JETP dalam Konferensi Tingkat Tinggi G20 pada November 2022, pemerintah membentuk Sekretariat JETP yang bertugas menyusun CIPP. Tim penyusun diberi waktu enam bulan. Dokumen tersebut rencananya dibeberkan ke publik pada 16 Agustus 2023. 

Menurut Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Rachmat Kaimuddin, pemerintah masih harus mengkaji naskah CIPP yang disampaikan Sekretariat JETP.  "Kami akan membahasnya lintas kementerian dan lembaga lebih dulu," ujar dia kepada Tempo, kemarin. Setelah itu, pemerintah akan meminta masukan publik.

Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dadan Kusdiana, selain memberi masukan, pemerintah akan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengulas dokumen CIPP secara utuh. "Setelah proses uji publik rampung, dokumen CIPP akan diluncurkan secara resmi oleh pemerintah Indonesia dan IPG menjelang akhir tahun ini," kata dia. 

IPG atau International Partners Group merupakan gabungan sejumlah negara donor untuk program JETP. Anggotanya adalah Prancis, Jerman, Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, Jepang, Kanada, Denmark, Italia, dan Norwegia. Mereka memberi janji pembiayaan sebesar US$ 10 miliar lewat hibah dan pinjaman lunak. Selain itu, Indonesia mendapat tawaran pinjaman lunak senilai US$ 10 miliar dari Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) lewat program yang sama. 

Baca juga: Jebakan Utang Dana Transisi Energi

Para donor menawarkan bantuan pembiayaan agar Indonesia mengurangi emisi dari sektor ketenagalistrikan. Salah satu targetnya adalah menjaga emisi tidak melebihi 290 juta ton CO2 pada 2030. Target tersebut tergolong ambisius mengingat Indonesia sendiri menghitung angka emisi puncak dengan skema business as usual mencapai 357 juta ton CO2.

Target ambisius lainnya adalah mempercepat realisasi netral karbon di sektor ketenagalistrikan selama 10 tahun, dari awalnya pada 2060 menjadi 2050. Komposisi energi terbarukan dalam bauran energi listrik nasional juga didorong mencapai 34 persen pada 2030. Pada tahun ini, Kementerian Energi menargetkan bauran energi terbarukan sebesar 17,9 persen. Dokumen CIPP dirancang dengan mempertimbangkan target tersebut.