Terpopuler: Dua Politisi Top Lulus SKSG UI tapi Bahlil Lebih Disorot Dibanding Hasto, Sri Mulyani akan Tambah Kuota Rumah KPR Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. 

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Sama-sama Lulus dari SKSG UI, Kenapa Gelar Doktor Bahlil Disorot....

1. Sama-sama Lulus dari SKSG UI, Kenapa Gelar Doktor Bahlil Disorot sedangkan Hasto Tidak?

Dalam tiga hari ini, dua politisi top sama-sama meraih gelar doktor di Sekolah Kajian Strategic dan Global (SKSG) Universitas Indonesia. Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadila, meraih gelar doktor pada Rabu, 16 Oktober 2024, sementara Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto lulus program doktoral pada Jumat.

Bahlil, yang kini menjadi Menteri ESDM dan bakal kembali masuk kabinet dalam pemerintahannya Presiden Prabowo, menulis disertasi bertajuk “Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Bekerkelanjutan di Indonesia”.

Bahlil mengatakan ia menemukan masyarakat lokal di sekitar tambang belum mendapatkan manfaat dari hilirisasi.

“Memang penelitian saya, hilirisasi itu yang mendapat manfaat paling besar sekarang ini adalah investor dan pemerintah pusat,” kata Bahlil saat memberi kuliah di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 27 Juli 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Pesan Sri Mulyani ke Lima Anggota BPK Terpilih: Pastikan Tiap-tiap Rupiah APBN untuk Menyejahterakakan Rakyat

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri pembacaan sumpah jabatan lima Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Kelima anggota BPK terpilih periode 2024-2029 mengucapkan sumpah jabatan pada Kamis, 17 Oktober 2024 di Gedung Mahkamah Agung.

Bendahara negara mengucapkan selamat mengemban amanah dalam menjaga keuangan. "Mari terus berkolaborasi dan bersinergi dalam memastikan tiap-tiap rupiah APBN digunakan sebaik-baiknya untuk membangun, menjaga dan menyejahterakan rakyat," tulis Sri Mulyani di akun instagram resminya, Kamis, 17 Oktober 2024.

Pembacaan sumpah dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Sunarto. Menyitir laman resmi BPK, pengucapan sumpah dilakukan di Gedung MA. Pengucapan sumpah dilakukan sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Sri Mulyani Sebut akan Tambah Kuota Rumah KPR bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah....

3. Sri Mulyani Sebut akan Tambah Kuota Rumah KPR bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut akan menambah kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP)  rumah model Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Penambahan kuota menurutnya bakal didongkrak hingga sekitar 36 ribu unit rumah KPR jenis FLPP.

“FLPP ini sekali lagi untuk masyarakat berpendapatan atau berpengadilan rendah, kuotanya naik dari 166 ribu unit rumah, naik menjadi 200 ribu unit rumah,” ucap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2024, Jumat, 18 Oktober 2024 di Gedung Bank Indonesia (BI).

Kebijakan tersebut, kata Sri Mulyani, dilakukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa mendapatkan tempat tinggal atau rumah layak huni. Selain itu, hal ini juga diharapkan bisa menjadi stimulus untuk menaikkan angka penjualan dan menjaga inflasi. “Kebijakan tersebut tentu di dalam rangka untuk memberikan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah,” ujarnya.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. 70 Korban Jiwasraya Kirim Somasi Kedua ke Dirut IFG Life, Tuntut Pengembalian Dana Rp205 Miliar

Sebanyak 70 nasabah korban PT Asuransi Jiwasraya yang tergabung dalam Konsolidasi Nasional Nasabah Korban Jiwasraya (Konsolnas Jiwasraya) mengajukan somasi kedua kepada Direktur Utama IFG Life, Hexana Tri Sasongko pada Rabu,16 Oktober 2024. Perwakilan tim hukum Konsolnas Jiwasraya, Otto Cornelis (OC) Kaligis, mengatakan pihaknya kembali menuntut pengembalian uang sebesar Rp205,78 miliar.

“Pada 30 September 2024, kami telah mengirimkan somasi dan surat tersebut telah diterima berdasarkan tanda terima. Akan tetapi, hingga saat ini tidak ada tanggapan atas somasi tersebut,” kata OC Kaligis, dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Kamis, 17 Oktoberfest 2024.

OC Kaligis menegaskan, jiwa dalam waktu tujuh hari tidak ada pembayaran senilai tuntutan, pihanya akan menempuh jalur hukum. Selain itu, juga mengajukan permohonan penyitaan terhadap aset-aset sebagai jaminan pembayaran kepada 70 korban.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Ekonom Sebut Kabinet Gemuk Prabowo akan Habiskan Rp 777 Miliar....

5. Ekonom Sebut Kabinet Gemuk Prabowo akan Habiskan Rp 777 Miliar per Tahun untuk Gaji dan Tunjangan

Center of Economic and Law Studies (Celios) membuat laporan soal gambaran gaji dan tunjangan para menteri, wakil menteri, maupun kepala badan di kabinet Prabowo-Gibran. Berdasarkan laporan tersebut, Celios menaksir, kabinet baru bisa menghabiskan dana hingga Rp 777 miliar per tahunnya. Lantaran Prabowo membentuk kabinet gemuk.

“Semakin banyaknya wakil menteri yang diangkat berarti akan meningkatkan belanja negara, termasuk gaji para staf pendukung, pengadaan mobil dinas, fasilitas kantor, hingga pembayaran gaji pensiun bagi menteri dan wakil menteri tersebut,” kata Peneliti Celios, Galau D. Muhammad, dalam laporan yang diterima Tempo pada Jumat, 18 Oktober 2024.

Dalam laporan tersebut, Celios mengasumsikan gaji dan tunjangan menteri sebesar Rp 150 juta per bulan. Sedangkan, gaji dan tunjangan wakil menteri sebesar Rp 100 juta per bulan. Celios mengasumsikan anggaran operasional per orang di kabinet Rp 500 juta per bulannya, maka, dalam 5 tahun mendatang peningkatan anggaran bisa mencapai Rp 1,95 triliun.

Berita selengkapnya baca di sini.

Pilihan Editor: Mulai Desember BI akan Gratiskan Biaya Transaksi QRIS Hingga Rp 500 Ribu bagi Pedagang