Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan semua pemimpin daerah yang dilintasi jalan tol Cileunyi-Garut-Tasikmalaya atau Tol Cigatas sudah menyepakati trase ruas jalan bebas hambatan tersebut. “Rapat hari ini memastikan trase tidak boleh berubah-ubah lagi,” kata dia selepas memimpin rapat soal itu di Gedung Sate, Bandung, Rabu, 25 September 2019.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Ridwan Kamil atau Emil menjelaskan pembahasan pembangunan tol tersebut sudah hampir tuntas, tersisa tinggal kesepakatan lokasi pasti pintu keluar atau exit tol. Dia menjanjikan secepatnya akan menerbitkan dokumen penlok (Penetapan Lokasi) untuk memulai pembebasan lahan jalan tol tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Rapat tersebut dihadiri perwakilan Kementerian PUPR, Jasa Marga sebagai pimpinan konsorsium sebagai pemrakarsa jalan tol tersebut, serta kepala daerah atau perwakilannya dari seluruh daerah yang dilewati jalan tol tersebut. “Saya gak mau putusin sebelum ada kesepakatan. Tapi secara umum sudah 90 persen, semua mengarah ke hal yang positif,” kata Emil.
Salah satu kesepakatan dalam rapat tersebut adalah mengubah trase dari Tasikmalaya membelok dulu menuju daerah Kalipucang, Pangandaran. Di lokasi tersebut disepakati akan dibuka pintu tol yang berjarak 17 kilometer dari kawasan wisata pantai Pangandaran. “Tadinya lurus, di lengkungkan, di pengkol (belok), mendukung Pangandaran sebagai destinasi wisatanya,” kata Ridwan Kamil.
Lebih jauh Ridwan Kamil mengatakan, pembangunan jalan tol Cigatas akan dibagi dalam 2 tahap. Tahap pertama, pembangunan dari Bandung sampai Tasikmalaya sepanjang 90 kilometer dan tahap 2 dari Tasikmalaya sampai Cilacap sepanjang 111 kilometer.
Tahap 1 pembangunan ditargetkan bisa dimulai tahun depan. “Tahap 1 dari Gedebage, kemudian Kabupaten Bandung, Garut, sampai Tasik. Dan nanti lanjut Tahap 2 Tasik, Banjar, Pangandaran, sampai Cilacap,” kata Emil.
Adapun dana yang dibutuhkan untuk membebaskan lahan hingga membangun jalan tol tersebut ditaksir mendekati Rp 120 triliun. “Tahap 1 Rp 60 triliun, dan tahap 2 kurang lebih sama, kira-kira seperti itu. Doakan lancar,” kata Ridwan Kamil.
Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Jawa Barat, A Koswara mengatakan, dalam rapat itu sejumlah daerah mengirim usulannya, termasuk provinsi Jawa Barat. “Ada beberapa usulan-usulan dari daerah-daerah yang dilalui,” kata dia, Rabu, 25 September 2019.
Kabupaten Bandung misalnya meminta pintu tol berada di Majalaya. “Bandung itu tadi minta supaya diintegrasikan dengan rencana jalan lingkar Kabupaten Bandung di Majalaya. Garut punya rencana pengembangan pusat pemerintahan yang terkena jalur tol untuk dievaluasi lagi. Itu di Banyuresmi (Garut),” kata Koswara.
Direktur Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR, Hedy Rahadian menyebutkan, setelah trase dipastikan, pemerintah baru bisa melakukan pendataan detail yang banyak makan energi. "Kalau trasenya berubah-ubah nanti kita sudah capek-capek mendata, balik lagi ke awal. Kami tidak mau itu karena tidak efektif,” ucapnya.
Foto 
