Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Sakti Wahyu Trenggono terpilih kembali menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Merah Putih. Pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tahun 2024 sampai 2029, ia menyatakan bakal menjalankan kebijakan strategis selama lima tahun ke depan di Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Salah satunya adalah kebijakan infrastruktur Ocean Big Data yang merupakan strategi kementeriannya untuk mengawasi perairan laut Indonesia. Trenggono menyebut kebijakan itu didasarkan pada fakta di laut Indonesia masih kerap terjadi pencurian pasir hingga benih lobster.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Ini yang kita (KKP) mencoba kebijakan Ocean Big Data yang harus kita implementasikan di dalam periode yang baru ini," ujar Trenggono saat konferensi pers di Gedung Mina Bahari I, KKP, pada Senin, 21 Oktober 2024.
Lebih lanjut, ia menjelaskan mekanisme yang dihasilkan dari kebijakan Ocean Big Data. Nantinya, kata Trenggono, lewat suatu perangkat bakal diketahui secara langsung apa yang sedang terjadi di laut Indonesia.
"Setiap saat, setiap hari, langsung download saja, apa yang terjadi itu bisa ketahuan. Wah ada kawasan pulau tertentu yang daerah konservasi dilintasi oleh kapal pesiar misalnya," kata dia.
Dia memperkirakan perumusan kebijakan itu akan rampung pada tahun 2025. "Harapan saya tahun depan sudah bisa selesai. Tidak ada pergerakan apa pun yang tidak bisa dimonitor," ucap dia.
Ia yakin kebijakan itu bakal bermanfaat besar bagi bangsa dan negara. Sehingga, kata dia, hal itu dapat menjadi langkah Indonesia menuju negara yang dapat dikategorikan maju dalam bidang perikanan dan kelautan. "Nah itu kita (KKP) akan deploy satu proyek digital yang kita sebut dengan Ocean Big Data," tutur Trenggono.
Berdasarkan data yang dipaparkan Trenggono, Ocean Big Data merupakan radar pemantauan dengan memanfaatkan berbagai perangkat lunak. Termasuk, kata dia, penggunaan satelit dan drone udara yang akan memberikan informasi kepada kapal ikan yang sedang melakukan pengawasan di laut.
Pilihan Editor: Menteri KKP Sebut Ada Ribuan Kapal Beroperasi Tanpa Izin
