Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Pangkalpinang - Wacana untuk menjadikan timah sebagai mineral strategis tidak mendapat dukungan dari Komisi VII DPR RI dan Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Patijaya mengatakan permasalahan industri pertimahan masih berkutat pada persoalan lapangan yakni kegiatan operasional perusahaan dan faktor penegakan hukum.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kita tidak menemukan adanya urgensi menjadikan timah mineral strategis. Dasar usulan hanya persoalan lapangan seperti operasional dan penegakan hukum yang seharusnya masih bisa diselesaikan," ujar Bambang kepada wartawan di Kantor Gubernur Bangka Belitung, Jumat Sore, 17 Maret 2023.
Menurut Bambang, persoalan di lapangan yang dihadapi industri pertimahan tersebut tidak masuk dalam tatanan strategis yang membutuhkan penanganan khusus.
"Kita baik-baik saja apa yang mau dibahas. Kecuali persoalan hilirisasi pertimahan sudah jelas sekali ingin dilaksanakan. Faktanya problem yang ada di intermediate belum terselesaikan seperti fiskal dan lain sebagainya," ujar dia.
Wakil Ketua Umum AETI Harwendro Aditya Dewanto mengatakan urgensi menjadikan timah sebagai mineral strategis sama sekali belum terlihat karena masih mempunyai dampak yang sangat panjang.
"Sebetulnya timah mau diproduksi satu smelter atau banyak smelter itu produksinya 60 ribu ton sampai 70 ribu. Cuma segitu saja. Kalau hitungan kami masih bisa sampai 35 tahun ke depan," ujar dia.
Harwendro menuturkan pihaknya memberi usulan agar pemerintah sebaiknya membuat stok file timah nasional ketimbang menetapkan timah sebagai mineral strategis.
"Timah adalah mineral strategis yang tidak begitu strategis. Solusi ke depan kita harus bikin stok file nasional. Semua timah dikumpulkan oleh satu badan hukum, nanti saat harga relatif bagus baru dijual. Mirip bursa," ujar dia.
Harwendro menambahkan jika industri timah dikendalikan oleh pemerintah itu menjadi sangat bagus karena Indonesia bisa berperan mengendalikan harga timah dunia. "Tapi semuanya kembali pada kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Kita dari asosiasi hanya menyarankan dan mengikuti regulasi yang ditetapkan," ujar dia.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Foto 
