Bagaimana Prosedur Penjemputan Paksa Menurut KUHAP?

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Lokataru Foundation, Haris Azhar, dan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Fatia Maulidiyanti, dijemput paksa Polda Metro Jaya pada 18 Januari 2022 lalu. Kepolisian menyatakan penjemputan paksa keduanya telah memenuhi prosedur yang berlaku.

"Untuk kepentingan penyidikan, saksi HA dan FA dua kali tidak hadir dengan alasan yang tidak patut dan wajar, dan sesuai mekanisme pada KUHAP," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Auliansyah Lubis.

Meskipun demikian, istilah penjemputan atau pemanggilan paksa sebenarnya tidak tertera di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dilansir dari peradi-dpcsurabaya.or.id, istilah yang ada di KUHAP adalah “dihadirkan dengan paksa”. Penjemputan paksa pun juga perlu dimaknai secara berbeda dengan penangkapan. Penjemputan paksa dilakukan setelah pemanggilan yang dilakukan sebanyak dua kali tidak terpenuhi. Sementara itu, penangkapan dapat dilakukan tanpa melakukan pemanggilan terlebih dahulu.

Pasal 112 ayat 2 KUHAP mengatur bahwa orang yang dapat dijemput secara paksa adalah tersangka atau saksi. Pasal tersebut berbunyi: “Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya”. Karena itu, tersangka maupun saksi yang tidak memenuhi panggilan sebanyak dua kali akan dijemput secara paksa.