Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
MENGEGOLKAN sebaris pasal yang bisa menggiring militer ke peradilan umum bukan perkara mudah bagi para politisi DPR. Sampai pekan lalu, upaya semua fraksi agar pemerintah menerima pasal ini belum berbuah. ”Kalau wakil pemerintah tak menerima usul DPR, kami akan tanya Presiden,” kata Wakil Ketua Panitia Khusus Peradilan Militer, Azis Syamsuddin, seusai rapat Badan Legislasi yang membahas RUU Peradilan Militer, kepada Tempo.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo