Kasus Izin Reklamasi Makassar Diusut, Proyek CPI Jalan Terus  

TEMPO.CO, Makassar - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus melanjutkan pembangunan di Center Point of Indonesia (CPI) meski anggota DPR tengah mengusut perizinan reklamasi dalam pembangunan megaproyek tersebut dengan membentuk tim terpadu.

"Dari awal kami sudah rancang kawasan baru di Makassar. Karena merupakan ibu kota provinsi, jadi kami ingin berkembang dan maju. Itulah yang digagas CPI dan ada masjid yang sedang dibangun," kata Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo saat melakukan pemancangan tiang perdana Masjid CPI, Kamis, 1 Juni 2017.
Baca: Kasus CPI Makassar, Ini Bukti Baru dari Aktivis Antikorupsi

Syahrul mengatakan pembangunan CPI sudah memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), sehingga pembangunan terus dilanjutkan. Apalagi ini untuk kepentingan publik, dan zonasi dari Makassar juga telah keluar dalam bentuk aturan. 

Bahkan pemerintah berencana membentuk peraturan daerah agar tak dijual. "Tak mungkin kami bangun kalau tak ada amdal-nya. Kalau ada yang bilang begitu, salah dan tidak mengerti," tutur SYL, sapaan Syahrul. 

Menurut Syahrul, CPI diperuntukkan bagi masyarakat karena ada tempat rekreasi, jogging track, dan lain-lain. Sehingga diharapkan keberadaan CPI sekaligus menambah panjang Pantai Losari dari 800 meter menjadi 5 kilometer. "Kami mau rakyat bisa menikmati Pantai Losari, ini cita-cita kami. Semoga bisa tercapai," ucapnya. 

Dia mengungkapkan, pada zaman dulu orang membangun Fort Rotterdam, jadi sekarang dibangun wisma negara. Hal itu sudah pernah disepakati Presiden Joko Widodo. Bahkan, Syahrul mengaku, Makassar layak menjadi ibu kota negara karena memiliki fasilitas yang lengkap. "Makassar berada di daerah tengah-tengah, kita layak memang menjadi ibu kota."
Simak pula: KPK Pelajari Laporan Dugaan Korupsi Reklamasi di Makassar

Saat ini pemerintah tengah membangun Masjid CPI yang memiliki 99 kubah, dengan kapasitas jemaah 13.075 orang. Adapun dana yang disiapkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 169 miliar lebih. 

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaerun mengaku belum mengetahui hasil pengusutan dari tim terpadu yang telah dibentuk pada awal April lalu. Sebab, Direktur Jenderal Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diminta membuat laporan sudah pensiun. "Segera saya akan tanyakan hasil pengusutan reklamasi," kata Herman via WhatsApp. 

Kendati demikian, ia mengaku memang banyak laporan yang masuk mengenai pembangunan CPI yang melanggar aturan, termasuk perizinan reklamasi. Sehingga dibentuk tim terpadu untuk melakukan audit lingkungan dan investigasi terhadap amdal-nya.

DIDIT HARIYADI