Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Hukum

Pegiat Lingkungan Aceh Laporkan Lambannya Eksekusi Perusahaan Pembakar Hutan ke KPK

Pegiat lingkungan di Aceh melaporkan lambannya eksekusi pengadilan terhadap PT Kallista Alam ke KPK.

23 Desember 2021 | 20.02 WIB

Seorang petugas melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh area Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 24 Juni 2021. Sebanyak 36 pegawai Kedeputian Penindakan KPK terpapar atau positif Covid-19.  TEMPO/Imam Sukamto
Perbesar
Seorang petugas melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh area Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 24 Juni 2021. Sebanyak 36 pegawai Kedeputian Penindakan KPK terpapar atau positif Covid-19. TEMPO/Imam Sukamto

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Perwakilan masyarakat Nagan Raya, Aceh dan sejumlah pegiat lingkungan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan lambannya eksekusi putusan terhadap perusahaan pembakar hutan. Mereka mengadukan Pengadilan Negeri Suka Makmue yang tak kunjung mengeksekusi putusan terhadap PT Kallista Alam.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

"Kami berkoordinasi dengan KPK tentang lambatnya proses eksekusi yang dilakukan oleh PN Suka Makmue terhadap PT Kallista Alam," kata Crisna Akbar, pegiat Rumoh Transparansi, lewat pesan teks, Kamis, 23 Desember 2021.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

PT Kallista divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Meulaboh pada 2014 atas terbakarnya 1.000 hektare lahan di Nagan Raya pada April-Juli 2013. Pengadilan memerintahkan PT Kallista mengganti kerugian materiil sebesar Rp 114,3 miliar. Perusahaan sawit ini juga harus membayar Rp 251,7 miliar untuk pemulihan lingkungan hidup. Gugatan itu diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Menurut Crisna, putusan yang belakangan eksekusinya diserahkan ke PN Suka Makmue itu belum dilaksanakan. Dia mengatakan permohonan eksekusi juga telah disampaikan beberapa kali, termasuk penunjukan Kantor Jasa Penilai Publik untuk melakukan penghitungan aset PT Kallista Alam yang saat ini berstatus objek sitaan negara. "Namun hanya saja putusan itu sampai sekarang tidak terlaksana," ujar Crisna.

Crisna mengatakan berjumpa dengan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam di KPK. Dia berharap GNPSDA bisa mendesak agar pengadilan bisa segera melakukan eksekusi putusan pengadilan tersebut. "GNPSDA menyambut kunjungan kami," ujar dia.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus