4 Upaya Jabar Percepat Serapan Anggaran

INFO NASIONAL - Ada empat upaya yang dilakukan Pemprov Jawa Barat, untuk mempercepat penyerapan anggarannya dalam rangka good governance.

Pertama, inovasi  dalam hal perencanaan, yakni dengan melakukan Virtual Musrenbang atau Musrenbang yang dilakukan langsung dengan 27 kabupaten/kota di Jabar secara serentak melalui video conference.

"Jadi kita mengadakan Musrenbang untuk tahap awal, tidak perlu ketemu langsung. Kita sudah langsung berdialog dengan bupati/walikota di Jawa Barat di masing-masing tempatnya," ungkap Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar dalam paparannya di acara FGD Sharing Session Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan APBD secara Good Governance yang digelar di Hotel Bumi Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur, pada Rabu 18 Mei 2016.

Kedua,  melalui pengadaan barang dan jasa dengan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) yang berhasil memberikan efisiensi anggaran hingga 14,20 persen atau mencapai Rp 585 Milyar lebih pada 2015 lalu.

Melalui LPSE ini, Jabar pun bisa menghemat atau efisiensi anggaran dari tahun 2008 - 2015 hingga total 13,65 persen atau mencapai Rp 3 Triliun lebih.

Selain itu, pada 2014 LPSE Jabar pun meraih 17 sertifikat standar LPSE dari LKPP serta berhasil mengembangkan berbagai aplikasi pendukung layanan dengan memanfatkan Open Source.

Inovasi ketiga, adalah Pengendalian melalui pengendalian integrasi Dokumen Rencana Implementasi Pekerjaan (DRImP) dan Monev Scorecard untuk pengendalian pelaksanaan DRImP. Dan keempat, upaya dan inovasi Jabar dalam mempercepat penyerapan anggarannya, yakni dengan Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

Pada kesempatan ini, Wagub pun mengungkapkan bahwa hingga April 2016 ini Realisasi Anggaran di Jabar mencapai 23,25 persen dari total anggaran pada APBD Provinsi Jawa Barat untuk Tahun Anggaran (TA) 2016 yang mencapai Rp 28,6 Triliun lebih.

Selain Jawa Barat, ada Provinsi Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, serta tuan rumah Provinsi Jawa Timur yang hadir memaparkan berbagai inovasi dan hal lainnya dalam pengelolaan keuangan daerahnya.

Acara  yang juga dihadiri Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo ni sengaja digelar untuk membahas mengenai bagaimana pengelolaan keuangan daerah, serta implemetasinya terhadap tujuan dan arah pembangunan daerah dalam pemerintahan yang baik atau good governance.

FGD Sharing Session Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan APBD secara Good Governance ini digelar oleh Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Tepra) pada 18 - 19 Mei 2016 di Surabaya, Jawa Timur. (*)