Infrastruktur Kunci Pembangunan  

INFO NASIONAL - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara akan membentuk Dinas Pekerjaan Umum di tingkat kecamatan untuk percepatan pembangunan. Hal disampaikan Rita Widyasari, yang terpilih sebagai Bupati Kutai Kartanegara periode 2016-2021, di Jakarta, Kamis dua pekan lalu.

Rita-yang berpasangan dengan Edi Damansyah-mengatakan pembentukan Dinas PU di tingkat kecamatan bertujuan mempercepat sekaligus mengejar pemerataan pembangunan. Sebab, selama ini pembangunan hanya terpusat di kota-kota besar, sementara di tingkat daerah sering tertinggal. “Tujuannya, pemerataan pembangunan bisa dilaksanakan hingga ke pelosok daerah. Pertumbuhan ekonomi di daerah juga akan lebih baik,” kata Rita.

Dinas PU, ujar Rita, memiliki tugas membangun berbagai fasilitas di daerah, seperti jalan desa dan jembatan skala kecil di desa, termasuk memperbaiki jalan-jalan utama yang melewati kecamatan bersangkutan. “Dari catatan kami, saat ini tinggal 35 persen jalan utama yang perlu diperbaiki,” ujar Rita.

Jika pembangunan di daerah ini bisa dimulai, Rita optimistis perekonomian di daerah juga akan terdongkrak. Sebab, infrastruktur yang memadai (hingga ke pelosok daerah) menjadi kunci pembangunan di masa mendatang. Secara tidak langsung, pembangunan infrastruktur di daerah ini akan mendorong masuknya investasi.

Sejak memimpin Kabupaten Kutai Kartanegara pada 2010, Rita dikenal sebagai pemimpin yang gencar melakukan pembangunan infrastruktur. Salah satunya adalah tekad untuk membuka daerah yang selama ini terisolasi karena tidak adanya akses jalan darat. Pada pemerintahan periode 2010-2015, Rita membangun jalan darat sepanjang 172 kilometer yang menghubungkan Kota Bangun dan Kecamatan Tabang (kecamatan terluar dari Kabupaten Kutai Kartanegara). Jalan itu kini telah selesai dan dioperasikan.

Bukan pekerjaan mudah mewujudkan pembangunan jalan yang telah dimulai sejak 2011 ini. Menurut Rita, pembangunan infrastruktur jalan darat yang menembus daerah-daerah terisolasi ini sedikit terkendala karena sebagian melewati tanah yang mudah amblas (rawa) sepanjang hampir 12 kilometer. Satu-satunya jalan adalah menggunakan jalan layang (pile slab) yang menghubungkan Kota Bangun dan Desa Sebelimbingan, Kecamatan Kenohan.

“Daerah rawa inilah yang hingga kini masih menjadi kendala utama Pemkab Kutai Kartanegara membuka akses jalan darat ke beberapa desa terpencil lainnya di beberapa kecamatan,” ujar Rita.

Rita menuturkan, dengan selesainya pembangunan jalan darat ke kecamatan terluar ini, otomatis waktu pengiriman logistik ke Tabang terpangkas. Sebelum akses jalan darat ini dibangun, diperlukan waktu tempuh sekitar 18 jam dari Tenggarong menuju Tabang melalui jalur Sungai Mahakam. Biaya perjalanan pergi-pulang juga cukup mahal, sekitar Rp 18 juta atau setara dengan biaya perjalanan ibadah Umroh. Kini, Tenggarong-Tabang dapat ditempuh sekitar 6 jam perjalanan darat. Selain lebih cepat, biaya transportasi juga menjadi lebih murah.

Dampak positif yang dapat dirasakan adalah masyarakat lebih efektif dan efisien terhubung ke kota. Perekonomian daerah meningkat. Keamanan selama perjalanan juga lebih terjamin. Jalur distribusi kebutuhan pokok menjadi lebih cepat dan murah. Dampaknya, harga jual kebutuhan pokok di daerah yang semula terisolasi ini juga menjadi lebih murah. “Alhamdulillah, akses jalan darat ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Sembako menjadi lebih murah,” ujar Rita.

Memang, ujar Rita, belum seluruhnya daerah terisolasi ini terbuka. Masih ada beberapa daerah yang belum tersentuh akses jalan darat. Letaknya di pedalaman. Namun paling tidak, usaha Pemkab Kutai Kartanegara membuka akses jalan darat sudah mampu menjangkau daerah terdekat untuk menuju pedalaman yang lebih jauh masuk ke hutan.

Saat ini, jalan antarkecamatan sudah terhubung. Rita mengaku masih memikirkan solusi yang tepat agar desa-desa terpencil di dalam hutan terjangkau jalan darat. “Minimal, sekarang desa-desa itu sudah teraliri listrik. Air sudah bagus. Pendidikan dan kesehatan juga sudah ada,” kata Rita.

Pemkab Kutai Kartanegara juga memprioritaskan pembangunan empat jembatan baru. Keempat jembatan baru ini terletak di Kecamatan Anggana, Kecamatan Sebulu (Hilir dan Hulu), Kecamatan Muara Kaman, dan Kecamatan Tabang.

Saat ini, keempat jembatan tersebut masih dalam tahap perencanaan, dari pembuatan perencanaan analisis dampak lingkungan (amdal), feasibility study (FS), sampai detil engineering design (DED). Rita berharap, pembangunan keempat jembatan baru ini dimulai pada 2016 mendatang. “Skema pembiayaan jembatan baru ini masih didalami. Pasti akan melibatkan pemerintah pusat dan provinsi,” kata Rita.

Menurut Rita, jembatan ini sangat diperlukan masyarakat karena kontur daerah di Kutai Kartanegara dilewati banyak sungai. Jembatan baru ini berguna memangkas waktu tempuh dari satu daerah ke daerah lain sekaligus mengatasi isolasi wilayah. Jembatan baru ini menjadi penghubung jalan utama provinsi. “Sebelum ada jembatan, harus memutar dulu untuk menyeberang. Ini jauh sekali dan boros waktu serta BBM. Kalau ada jembatan, tentu lebih singkat dan murah biayanya,” kata Rita.

Ia mencontohkan, Jembatan Kartanegara yang sempat runtuh pada 2011 silam dan kini sudah beroperasi kembali dan telah menjadi urat nadi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Tenggarong, khususnya.

Sama seperti pembangunan jalan darat yang menghubungkan setiap kecamatan, pembangunan jembatan ini juga memiliki tujuan mempercepat pembangunan di daerah. Pemkab juga akan meneruskan rencana pembangunan bandar udara di Kutai Kartanegara. Jika kemudahan akses darat, air, dan udara terwujud, secara tidak langsung akan memudahkan investor menanamkan modal. 

Saat ini, investasi di Kutai Kartanegara tumbuh pesat dan meningkat 233 persen. Rita berharap, investor mau membangun pabrik pengolah batu bara, pengolah kelapa sawit, hotel, dan lain sebagainya. “Banyak sekali peluang yang bisa dioptimalkan. Sekarang kami berusaha menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga investor merasa nyaman datang ke Kutai Kartanegara,” ujar Rita.

INFORIAL