Kebijakan Pemerataan Ekonomi Wujudkan Keadilan

INFO NASIONAL - Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional yang berazaskan demokrasi dan berbasis ekonomi pasar yang adil. Tiga pilar utama KPE adalah lahan, kesempatan, dan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

“Tidak cukup hanya memberikan equality atau kesamaan perlakuan. Kebijakan Pemerataan Ekonomi ini memberikan equity, yaitu keadilan (fairness) kepada semua penduduk untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan bagi perbaikan kualitas hidupnya,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo dalam Rembuk Nasional bertajuk “Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) Dalam Rangka Menurunkan Kemiskinan”.

Kegiatan yang merupakan rangkaian dari Pekan Kerja Nyata Gerakan Indonesia Mandiri ini menghadirkan tiga narasumber, yaitu Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Mohamad Ikhsan, dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko.

Lukita menjelaskan, untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sehingga dapat mengatasi MIT (Middle Income Trap), maka pemerataan dan stabilitas ekonomi harus tumbuh seiring dan saling menguatkan. “Dalam KPE ini, ada beberapa kebijakan yang memiliki dampak besar, namun dapat segera diimplementasikan atau quick wins,” ujarnya.

Quick Wins itu antara lain menyangkut kebijakan reforma agraria, termasuk legalisasi lahan transmigrasi, pertanian dan perkebunan, pendidikan dan vokasi, perumahan untuk masyarakat miskin perkotaan, serta ritel modern dan pasar tradisional.

Sementara, Mohamad Ikhsan fokus menjelaskan tentang transformasi struktural, penurunan  kemiskinan dan kesenjangan  pendapatan. Menurutnya, pola pertumbuhan ekonomi dan proses transformasi ekonomi penting untuk  mengakselerasi pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat penurunan  kemiskinan dan memperbaiki distribusi pendapatan. “Untuk pemilikan aset, tidak akan punya implikasi terhadap pertumbuhan,  penurunan kemiskinan dan perbaikan distribusi pendapatan jika pasar faktor  produksi seperti pasar kerja, dan pasar finansial tidak bekerja dengan baik,” turut Guru Besar Ekonomi UI ini.

Selain itu, dua catatan lainnya adalah  tentang pentingnya social mobility dalam bidang ekonomi serta initial asset holding, baik human capital maupun physical asset matter. “Kebijakan fiskal pemerintah memegang peran yang penting dalam poin-poin tersebut,” ucapnya.

Sedangkan Wagub Jateng lebih fokus menjelaskan mengenai kondisi eksisting pembangunan makro di Jawa Tengah dari sisi perekonomian, infrastruktur, dan sosial budaya. Dia juga menyinggung mengenai bagaimana Kebijakan Pemerataan Ekonomi dan program pembangunan pemerataan ekonomi di Jawa Tengah diarahkan untuk menurunkan kemiskinan. (*)