Ketua MPR Berharap BNN Bisa Setara dengan Kementerian

INFO MPR - Mewakili Pimpinan MPR, Ketua MPR Zulkifli Hasan memberikan dukungan dan apresiasi atas kinerja Badan Narkotika Nasional (BNN)  di bawah kepemimpinan Budi Waseso. Menurut dia,  banyak kelompok yang memanfaatkan era kebebasan reformasi untuk menghancurkan Indonesia. Ini terlihat dari kondisi saat ini, dimana semua kalangan tak ada yang lewat atau bebas dari penggunaan narkoba.

“Karenanya saya menyayangkan kalau BNN setara dengan Eselon I. Karena kinerjanya akan kurang maksimal dengan struktur itu. Padahal ancamannya sangat besar. Untuk itu, saya mengharap agar BNN setara dengan kementerian. Kalau perlu diperkuat seperti KPK," ujarnya saat berkunjung ke Kantor BNN, Kamis, 4 Maret 2016. Saat itu Zulkifli disampingi Wakil Ketua MPR E.E Mangindaan dan Hidayat Nur Wahid, serta Ketua Fraksi PPP di MPR Irgan Chairul Mahfis.

Kata Zulkifli, daya rusak narkoba sangat cepat.  Layaknya seperti hantu, narkoba itu ada setiap hari dan di setiap lingkungan.  Sekarang bangsa ini dalam kondisi darurat narkoba . “Karenanya kita tak bisa berdiam diri. BNN perlu diperkuat sebagai garda terdepan untuk memerangi narkoba," ucapnya.

Pada pertemuan dengan pimpinan MPR itu, Kepala BNN Budi Waseso mengungkapkan masalah institusi yang dipimpinnya.  Ia mengutarakan, status BNN meski di bawah presiden namun struktur eselonnya pada Eselon I yang setara dengan dirjen. Dengan kewenangan yang demikian sering membuat BNN sulit melaksanakan tugas bila harus berkoordinasi dengan menteri.

Budi juga mengungkapkan bahwa gedung yang ditempati sekarang bukan gedung milik BNN tapi gedungnya Polri. "Jadi BNN belum mempunyai gedung. Jadi saya optimis tahun ini BNN harus memiliki gedung sendiri,” tuturnya.

Ia juga menyampaikan bahwa kekuatan personil yang dimiliki BNN saat ini hanya berjumlah 4.600 orang. Idealnya untuk seluruh Indonesia harus ada 74.000 personil.  Dengan keterbatasan personil ini, Budi mengaku agak kewalahan untuk menghadapi ancaman narkoba di seluruh Indonesia. Meski demikian, ia mengatakan tidak akan menyerah untuk memberantas narkoba.

Kekurangan lain yang dihadapi BNN adalah soal sarana dan prasarna, termasuk teknologi yang dimiliki masih sangat terbatas.

Budi mengatakan posisi Indonesia tidak menguntungkan karena  banyak pulau yang bisa membuat pengedar narkoba menggunakan pelabuhan-pelabuhan tikus. Penyaluran narkoba lewat pelabuhan  itu sulit terdeteksi. Menurut dia, kerugian akibat peredaran narkoba dalam setahun mencapai Rp 63  triliun.

Menurut Budi, sasaran peredaran narkoba adalah kalangan generasi muda hingga anak-anak kecil. Saat ini bahkan ada santri dan kiai yang menggunakan narkoba. Dari sinilah Budi mengakui bangsa ini mengalami darurat narkoba. (*)