Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo

KKP Segera Luncurkan Neraca Sumber Daya Laut

Pada acara penyambutan peserta Dialog Global Pembangunan Laut Berkelanjutan ke-5 di Denpasar, Bali, Rabu, 3 Juli 2024, Sekretaris Jenderal KKP Prof. Rudy Heriyanto Adi Nugroho mengungkap urgensi implementasi neraca sumber daya laut bagi negara-negara kepulauan, termasuk Indonesia.

4 Juli 2024 | 18.26 WIB

Sekretaris Jenderal KKP Rudy Heriyanto Adi Nugroho saat acara penyambutan peserta Dialog Global Pembangunan Laut Berkelanjutan ke-5 di Denpasar, Bali, Rabu 3 Juli 2024. Dok. KKP.
Perbesar
Sekretaris Jenderal KKP Rudy Heriyanto Adi Nugroho saat acara penyambutan peserta Dialog Global Pembangunan Laut Berkelanjutan ke-5 di Denpasar, Bali, Rabu 3 Juli 2024. Dok. KKP.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo

INFO NASIONAL - Kementerian Kelautan dan Perikanan akan meluncurkan neraca sumber daya laut untuk mendukung tata kelola kelautan dan perikanan berkelanjutan berbasis data di Indonesia. Sekretaris Jenderal KKP Rudy Heriyanto Adi Nugroho mengatakan urgensi implementasi neraca sumber daya laut bagi negara-negara kepulauan, termasuk Indonesia.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo

Sebab, menurut Rudy, saat ini dunia menghadapi tantangan yang sama dalam mengatasi pemanasan global, penangkapan ikan berlebih, pencemaran laut, konservasi spesies terancam punah, pembangunan perikanan berkelanjutan, dan pengelolaan area laut yang luas. "Ocean accounts punya peranan penting dalam menjawab tantangan itu," kata Rudy saat acara penyambutan peserta Dialog Global Pembangunan Laut Berkelanjutan ke-5 di Denpasar, Bali, Rabu, 3 Juli 2024.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Karena itu, rencananya Neraca Sumber Daya Laut Indonesia akan diluncurkan KKP pada puncak acara The 5th Global Dialogue on Sustainable Ocean Development yang berlangsung 5 Juli mendatang. Acara itu dihadiri sedikitnya enam menteri negara kepulauan, perwakilan 34 negara, lembaga riset internasional dan lokal, hingga pihak swasta yang tergabung dalam organisasi Global Ocean Accounts Patnership (GOAP).

Rudy menjelaskan, neraca sumber daya laut termasuk instrumen baru dalam tata kelola kelautan berkelanjutan. Itu sebabnya penting digelar dialog global sebagai sarana pertukaran informasi, pengetahuan, hingga menyamakan pandangan dalam menyusun neraca sumber daya laut dengan praktik terbaik.

Di Indonesia, pengembangan neraca sumber daya laut sudah dilakukan KKP sejak 2021 di sejumlah wilayah konservasi dan wilayah perikanan. "Dalam praktik neraca sumber daya laut ini, utamanya menciptakan pergeseran paradigma tata kelola laut berbasis data, manajemen laut berkelanjutan untuk masa depan yang sehat, produktif, dan inklusif, serta mempercepat kerjasama internasional untuk mewujudkan ekonomi laut yang berkelanjutan," ujarnya.

Direktur GOAP Eliza Northop mengatakan, ancaman yang tengah dihadapi lautan saat ini imbas tingginya eksploitasi maupun polusi. Karena itu perlu upaya bersama dalam melindungi laut, terlebih tingkat ketergantungan terhadap laut yang semakin tinggi.

Menurut dia, kehadiran neraca sumber daya laut dapat mendukung pemanfaatan laut dan sumber dayanya dengan cara yang lebih bertanggung jawab. Eliza menyatakan Indonesia termasuk negara yang menjadi percontohan dalam penyusunan neraca sumber daya laut.

"Dengan pengetahuan, pengalaman dan data, kita dapat menjawab banyak tantangan pada tata kelola kelautan. Indonesia adalah contoh global, dan saya harap akan banyak mendapat informasi mengenai hal-hal tadi di sini," ujar Eliza.

Neraca sumber daya laut merupakan kumpulan informasi berupa peta, data, statistik, dan indikator tentang lingkungan laut dan pesisir, yang terstruktur, konsisten dan dapat dibandingkan. Termasuk di dalamnya informasi mengenai keadaan sosial, aktivitas ekonomi, hingga alur rantai pasokan supplier seafood.

Neraca sumber daya laut digunakan untuk mengukur status dan nilai moneter asset laut, mengukur aliran barang dan jasa dari laut ke ekonomi,  dampak kegiatan ekonomi terhadap ekosistem laut, meningkatkan kualitas tata kelola dan kebijakan (tata ruang, konservasi, investasi, partisipasi), memonitor, tracking dan pelaporan capaian atau kinerja.(*)

Afrilia Suryanis

Afrilia Suryanis

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus