Lima Desa Ingin Bergabung ke Purwakarta

INFO PURWAKARTA - Para kepala desa dan tokoh masyarakat lima desa yang berada di tapal batas antara Kabupaten Subang dan Purwakarta, Jawa Barat, menyatakan keinginannya berintegrasi dengan Kabupaten Purwakarta.

"Alasan utamanya, desa-desa kami kurang diperhatikan Pemerintah Kabupaten Subang," kata Kepala Desa Cihambulu Hasan Abdul Munir saat bertemu dengan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi di rumah dinasnya, Selasa, 11 April 2017.

Kelima desa yang ingin bergabung dengan Kabupaten Purwakarta tersebut, yakni Desa Cihambulu, Balebandung Jaya, Siluman, Pabuaran, dan Salam Jaya, yang semuanya termasuk wilayah Kecamatan Pabuaran. Salah satu indikator kurang perhatiannya Pemkab Subang tersebut adalah soal infrastruktur jalan kabupaten di Desa Cihambulu dan Balebandung Jaya masing-masing sepanjang 1,5 kilometer dan 3,5 kilometer di Desa Salamjaya, Pabuaran, dan Siluman, yang sampai sekarang belum juga diperbaiki. "Kondisi jalannya sudah berkubang seperti pemandian kerbau karena bertahun-tahun tak pernah diperbaiki," ujarnya.

Dia membandingkan dengan kepedulian Pemkab Purwakarta sebagai kabupaten tetangga yang telah membangunkan jembatan permanen dengan biaya sekitar Rp 13,5 miliar, yang menghubungkan tapal batas antara Kabupaten Purwakarta dan Subang. "Inilah yang membuat warga di lima desa sekarang bebas beraktivitas dengan jenis kendaraan apa pun," ucapnya.

Padahal sebelumnya, selama berpuluh-puluh tahun, wilayah itu hanya dihubungkan dengan jembatan gantung yang terbuat dari bambu dan hanya bisa dilalui sepeda motor. "Sekarang, mah, kalau mau ke Purwakarta atau ke Cikampek cukup beli bensin Rp 50 ribu untuk mobil dengan waktu tempuh sekitar 15 menit," ujar Suhenda Arkalih, Kepala Desa Balebandung Jaya. Sebelumnya, kalau mau ke Cikampek harus mutar-mutar ke Cikampek dulu dengan biaya lebih dari Rp 100 ribu dan jarak tempuh satu jam lebih.

Hilda Oktavia, Kepala Desa Pabuaran, menambahkan, indikator lain yang membuat dia dan warganya ingin bergabung dengan Purwakarta adalah soal pelayanan kesehatan dan sosial kemasyarakatan di Purwakarta. "Semua desa di Purwakarta sudah punya mobil ambulans, lengkap dengan layanan interkoneksi dokter dan perawatnya. Sehingga, kalau ada warga yang sakit, gampang mengevakuasi dan merawatnya serta dilakukan secara gratis,” katanya. 

Selain itu, gaji kepala desa yang sudah sampai Rp 4,5 juta, gaji RW Rp 750 ribu dan gaji RT Rp 500 ribu per bulan. "Terus terang kami iri. Padahal APBD Subang dan Purwakarta tidak jauh berbeda," tuturnya.

Kang Dedi, sapaan akrab Dedi Mulyadi, tampak santai menerima keluhan dan aspirasi lima kepala desa dan para tokoh masyarakat yang ingin berintegrasi dengan Purwakarta itu. "Saya pikir itu hanya luapan emosi," ujarnya.

Menurut Kang Dedi, pemantik utama keinginan lima desa itu bergabung dengan Purwakarta adalah karena dia telah membangunkan jembatan penghubung permanen berkonstruksikan baja yang membentang di atas sungai Cilamaya sehingga membuka keterisolasian lima desa di perbatasan Kabupaten Subang itu. Kewajiban membuat jembatan itu sebetulnya menjadi kewajiban dua kabupaten atau provinsi. "Namun akhirnya diambil alih Purwakarta. Kasihan warga lima desa di perbatasan kami itu selama ini terisolir," tuturnya.

Namun, setelah ada jembatan permanen yang dinamai jembatan Mak Uwok itu, warga lima desa tersebut bisa dengan leluasa berinteraksi dengan warga di perbatasan Purwakarta.

Hal lain yang bikin warga lima desa itu iri dan ingin bergabung dengan Purwakarta adalah soal layanan kesehatan, kesejahteraan masyarakat yang serba gampang dan gratisan,

 serta honorarium aparat pemerintahan desa yang paling besar di Jawa Barat.

Ihwal niat berintegrasi, Kang Dedi menilainya sebagai sesuatu yang mustahil. Sebab, jika dilihat dari aspek ketatanegaraan, sudah ada aturan wilayah administratif. "Saya pikir soal kekecewaan warga di lima desa itu cukup dengan segera dibangunkannya jalan berkonstruksi beton rigid, pasti selesai," ujarnya. (*)