Mimpi menjadi Lumbung Agro Maritim

INFO NASIONAL - Tak dimungkiri, di tengah pemberitaan miris yang menyita begitu besar perhatian masyarakat baru-baru ini (kasus Yuyun), Provinsi Bengkulu pun ikut menjadi sorotan. Sederet masalah, seperti diakui oleh Dr H. Ridwan Mukti, Gubernur Bengkulu yang baru dilantik pada 16 Februari 2016, ini menjadi pekerjaan rumah yang menuntutnya bekerja lebih keras lagi. "Bengkulu ini provinsi yang paling tertinggal di Indonesia bagian barat. Berada di posisi 31dari 34 provinsi yang ada. Angka kemiskinannya tinggi, penganggurannya pun tinggi," ujar Gubernur Ridwan, saat ditemui di kediamannya, pekan lalu.  Bahkan, KPK menyebut APBD Bengkulu berada di urutan 34 dari 34 provinsi, karena tak pro rakyat.

Dalam acara Seminar Nasional  Kinerja 100 Hari Gubernur Bengkulu yang berlangsung 23 Mei 2016 di Kota Bengkulu, para narasumber pun memberikan masukan berharga untuk menyiasati kondisi ini. Profesor Dr Mahfud MD, pembicara utama, mengatakan perubahan orientasi anggaran bisa saja dilakukan karena perubahan visi.  “Dan dengan pelayanan publik yang berada di peringkat 27 dari 34 provinsi, hal ini seharusnya menguatkan pemerintah provinsi untuk melakukan revitalisasi birokrasi,” ujarnya.

Sedangkan Ekonom Faisal Basri, menekankan pentingnya meningkatkan daya saing Bengkulu melalui peningkatan standar hidup warganya dan memperluas lapangan kerja. “Bukan dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang sudah kuno. Bengkulu harus mendapat prioritas dalam pembangunan maritimnya,” ujar Faisal.  Sementara Mauritz Panjaitan, Direktur Pendapatan Daerah Kemendagri, memberi apresiasi. “Seratus hari  sangat singkat. Tapi Provinsi Bengkulu sudah mampu memetakan. Sudah ada titik temu dengan program Nawacita. Ke depan, hindari anggaran yang bersifat konsumtif,” ujar Mauritz.

"Memperbaiki citra negatif inilah yang harus dilakukan terlebih dahulu," ucap Ridwan, mengawali bincang-bincang. Berbekal pengalaman 2 periode memimpin Kabupaten Musi Rawas, yang juga pernah mendapat predikat daerah tertinggal, setidaknya menjadi bekal berharga bagi gubernur kelahiran Lubuk Linggau, 21 Mei 1963 ini.

"Bengkulu ini daerah terisolir. Kasus Yuyun menjadi potret. Sekitar 48 persen atau 670 desa di sini jalannya masih tanah, jembatan dari pohon kelapa, listrik tak ada," ucapnya. Di mata investor, Bengkulu dianggap 'pasar' yang tak seksi karena jumlah penduduknya hanya sekitar 1,83 juta. Keterisolasian pun menjadi masalah yang berimbas kemana-mana. Dari tujuh program prioritas gubernur, peningkatan kualitas sumber daya manusia (pendidikan) menjadi hal paling utama. Namun semua ini tak akan berjalan, jika infrastruktur dasar masih jauh dari kebutuhan.

Di Bengkulu masih ada 15 kecamatan yang tak memiliki SMA. Tenaga pengajar pun enggan mengajar di daerah yang relatif tak memberikan keamanan dan kemudahan aksesibilitas. Begitu pula dengan tenaga kesehatan. Alhasil, pembangunan infrastruktur dasar menjadi solusi paling ideal untuk bisa keluar dari ketertinggalan.

Untuk itu, dalam hal alokasi anggaran, dari APBD Bengkulu yang Rp 2,4 triliun, Gubernur Ridwan meminta setidaknya 60 persen dianggarkan untuk rakyat, dan 40 persen untuk birokrasi. "APBD sebelumnya tak mengikuti ketentuan. Kami ubah, yang penting target dan sasaran kami tercapai," ujarnya.

Untuk memulihkan citra positif terhadap daerahnya, dalam dua minggu pasca pelantikan pasangan Ridwan Mukti dan Rohidin Mersyah, seluruh pemangku kepentingan diajak untuk menandatangani pakta integritas. Ridwan mengakui, Provinsi Bengkulu punya catatan buruk karena korupsinya yang tinggi. "Dengan pakta integritas, setidaknya pemerintah tidak ikut menjadi bagian dari masalah," katanya. Dalam 100 hari, Gubernur Ridwan juga telah melakukan reformasi birokrasi yang salah satunya dilakukan dengan membuka lelang jabatan.

INFORIAL