Rp 8 Triliun Dana APBD Jabar Belum Tersalurkan

INFO JABAR - Sebanyak Rp 8,034 triliun APBD Jawa Barat hingga Mei 2016 belum tersalurkan. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan berjanji  segera mencairkan dana tersebut.  "Ya itu dana akan segera dicairkan," kata Aher yang ditemui usai acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) VII Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta pada Kamis, 4 Agustus 2016.

Aher  menjelaskan,  ada beberapa hal yang membuat APBD ini tidak  cair. Diantaranya para pengusaha yang terlibat dalam proyek pemerintah seringkali tidak  mencairkan dananya ketika proyek tersebut selesai. 

"Seharusnya ketika selesai dananya buru-buru diambil pengusaha. Tapi banyak pengusaha yang ketika mau dibayarkan, bilang udahlah nanti saja sekalian. Jadikan proyek ini sudah jalan, pakai uang dia (pengusaha) dulu. Nah, sekarang kita sedang mendesak kepada pengusaha, jangan dirapel loh," kata  Aher.

Aher pun meminta kepada para pengusaha yang terlibat dalam proyek Pemprov Jawa Barat untuk segera mengambil dana yang telah menjadi haknya, sehingga penyerapan anggaran bisa terlaksana dengan baik dan tidak berdampak pada sistem adminitrasi keuangan pemerintah.

Presiden RI Joko Widodo  meminta pemda bisa memaksimalkan anggaran yang belum terserap. Hingga Mei 2016, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang belum tersalurkan atau masih tersimpan di bank mencapai Rp 246 triliun dari seluruh APBD provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.

"Jumlah itu besar sekali, ini kalau uang keluar semua akan baik buat ekonomi kita. Dan pada Juni sudah turun Rp 214 triliun, tapi masih di atas Rp 200 Triliun," ujar Jokowi dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) VII Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Menurut Jokowi, dana tersebut seharusnya bisa digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah ataupun secara nasional. "Yang pertama, segera keluarkan itu yang namanya APBD. Baik di provinsi, kabupaten maupun kota. Seawal mungkin, kalau bisa keluarkan di Januari, karena uang itu akan beredar dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di provinsi, di kabupaten dan kota," pinta Jokowi.

Terkait inflasi, menurut  Jokowi, pemda diminta  menyiapkan anggaran untuk mengendalikan harga di masyarakat, sehingga apabila harga bergejolak pemda bisa melakukan beberapa kebijakan untuk mengintervensi harga. Pemda juga bisa melakukan beberapa hal dengan anggaran APBD yang dimilikinya, seperti intervensi dari sisi distribusi barang dan kelayakan infrastruktur jalan yang bisa menentukan kelancaran pasokan barang.

"Bisa juga lakukan pengendalian harga secara langsung di pasar, seperti menjual harga bahan pokok yang lebih rendah dibanding harga yang berlaku di pasaran ketika itu, yakni dengan subsidi atau operasi pasar murah," kata Jokowi.

Jokowi juga meminta agar dilakukan pemantauan ketersediaan logistik di gudang-gudang penyimpanan bahan pokok dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk TPID di setiap daerah. Hal ini  untuk menghindari permainan harga apabila logistik menumpuk di gudang. (*)